- Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua DPR Australia Milton Dick di Canberra, Kamis, 15 Oktober 2026.
- Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis mulai dari diplomasi parlemen, pertahanan, perdagangan IA-CEPA, hingga sektor energi hijau.
- Pertemuan di Parliament House itu juga menghasilkan pembahasan mengenai perluasan beasiswa pendidikan tinggi dan mitigasi risiko kecerdasan buatan.
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menggelar pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia (Speaker of the House of Representatives), Milton Dick MP, di Parliament House, Canberra, Australia, Kamis (15/10/2026).
Pertemuan bilateral tersebut memfokuskan pembahasan pada penguatan kerja sama Indonesia–Australia di berbagai sektor strategis, mulai dari diplomasi parlemen, pertahanan dan keamanan, perdagangan, pendidikan, hingga tata kelola kecerdasan buatan (AI) serta tantangan demokrasi di era digital.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Edhie Baskoro didampingi oleh delegasi anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, yakni Hinca Pandjaitan, Bramantyo Suwondo, Iman Adinugraha, dan Zulfikar Suhardi.
Turut hadir perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Didik Mukrianto, serta Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Australia Lintang Paramitasari bersama jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra.
Diplomasi Parlemen dari Era SBY hingga Presiden Prabowo
Edhie Baskoro menegaskan bahwa posisi Australia bagi Indonesia bukan sekadar negara tetangga secara geografis, melainkan mitra strategis dengan rekam jejak kemitraan yang panjang.
Hubungan bilateral kedua negara telah melewati lintasan sejarah di berbagai era kepemimpinan, mulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Perdana Menteri John Howard, hingga kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese saat ini.
Pria yang akrab disapa Ibas ini menyatakan perlunya mengoptimalkan diplomasi parlemen (parliament-to-parliament) untuk mendampingi diplomasi formal antarpemerintah (government-to-government) serta relasi antarmasyarakat (people-to-people).
“Parlemen memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewakili rakyat, memperkuat demokrasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi antarlembaga legislatif harus terus dijaga,” ujar Ibas dalam keterangan tertulis yang diterima Minggu (18/10/2026).
Senada dengan hal tersebut, Milton Dick menggarisbawahi bahwa kepercayaan timbal balik merupakan pilar utama relasi kedua negara yang melampaui pergantian pemegang mandat kekuasaan.
“Hubungan yang kuat dibangun melalui kepercayaan selama bertahun-tahun. Pemerintah dapat berganti, tetapi hubungan persahabatan dan komitmen untuk saling memahami harus tetap terjaga,” ungkap Milton Dick.
Dukungan untuk Kepemimpinan Milton Dick di IPU
Selain agenda bilateral, Edhie Baskoro memberikan apresiasi atas terpilihnya Milton Dick sebagai Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-32 dalam Sidang ke-153 IPU di Arusha, Tanzania, pada 9 Oktober 2026.
Terpilihnya Milton Dick mencatatkan sejarah baru sebagai figur pertama asal Australia sekaligus kawasan Pasifik yang memimpin forum parlemen global tersebut dalam 100 tahun terakhir.
Ibas menilai posisi kepemimpinan tersebut berpotensi memperkuat keterwakilan kawasan Indo-Pasifik dalam agenda parlemen dunia, khususnya dalam merespons disrupsi teknologi, pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan, dan perlindungan nilai-nilai demokrasi multilateral.
Kerja Sama Pertahanan, IA-CEPA dan Sektor Energi Hijau
Pada dimensi pertahanan, Edhie Baskoro menyoroti fungsi pengawasan legislatif dalam implementasi kemitraan pertahanan kedua negara, termasuk kerangka perjanjian kerja sama pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA).
Milton Dick menyambut hal tersebut dengan menekankan pentingnya agenda latihan gabungan serta kunjungan rutin antarlembaga militer dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing yurisdiksi.
Di sektor ekonomi, Ibas mendorong pemanfaatan penuh skema Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
Ia menargetkan penguatan kemitraan antarpelaku usaha langsung (business-to-business atau B2B), utamanya pada rantai pasok industri pengolahan mineral, transisi energi hijau, sektor agrikultur, dan inovasi teknologi demi memperluas lapangan kerja bernilai tambah.
Beasiswa, Mobilitas Pemuda, hingga Mitigasi Risiko Siber dan AI
Sebagai alumnus Curtin University Australia, Edhie Baskoro secara khusus mendorong perluasan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa Indonesia, penambahan alokasi beasiswa, penguatan kolaborasi universitas lintas batas, serta penambahan kuota program working holiday bagi generasi muda.
Pertemuan tersebut juga membedah isu proteksi digital, di mana Ibas menyoroti kebijakan Australia mengenai regulasi pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun serta mitigasi manipulasi informasi berbasis AI.
Terkait hal itu, anggota DPR RI Bramantyo Suwondo mendiskusikan mekanisme peningkatan literasi kewargaan dan pemahaman sistem parlemen bagi generasi muda guna menekan dampak disinformasi.
Sementara itu, Hinca Pandjaitan menyoroti strategi operasional Kepolisian Federal Australia (AFP) dalam membongkar sindikat penipuan digital finansial (online scam), transaksi narkotika digital, dan jaringan perdagangan orang lintas negara.