Bahaya Karhutla Mengintai, Prabowo Panggil Menko Polkam hingga Mendagri ke Istana

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto langsung menyikapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

Kepala Negara memanggil jajaran Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, untuk menggelar rapat terbatas (ratas) khusus penanganan bencana tersebut.

Dua pejabat yang tampak merapat ke Istana di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman serta Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko.

Tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB, Dudung menegaskan kehadirannya untuk membawa hasil konsolidasi lintas kementerian sekaligus meminta arahan langsung dari Presiden.

"Hasil rapat saya tadi dengan kementerian, saya akan laporkan kepada Pak Presiden. Tentunya hari ini mau ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden mengenai karhutla," katanya.

Dudung memastikan laporan yang dibawanya memuat pembaruan situasi terkini karhutla di lapangan. Kendati demikian, ia masih enggan membeberkan rincian data terbaru—baik sebaran titik panas (hotspot) maupun kemungkinan kenaikan status menjadi bencana nasional.

"Belum, belum, tunggu sepulang dari sini saya sampaikan," ucapnya singkat.

Hal senada diungkapkan Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko. Ia membenarkan agenda ratas darurat ini, meski memilih irit bicara sebelum pertemuan rampung.

"Ya itu rapat karhutla ya. (Pembahasannya) nanti saya sampaikan," ucapnya.

Pantauan di lokasi, pemanggilan ini turut melibatkan menteri dan pejabat kunci lainnya. Selain Menko Polkam dan Kepala BPGMN, tampak hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo.

Sebelum menghadap Presiden, Menko Polkam Dudung Abdurachman sejatinya telah menggelar rapat maraton penanganan karhutla di kantornya pada hari yang sama. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri, Menteri Transmigrasi, Kepala Bakom, Kepala BRIN, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Cadangan Nasional, dan sejumlah pejabat lintas lembaga.

Selain memetakan mitigasi karhutla, pertemuan pagi hari itu disebut-sebut turut menyinggung dinamika isu politik yang tengah berkembang saat ini, kendati Dudung belum merinci lebih jauh poin-poin yang dibahas. (Antara)