Perang Survei Pilpres 2029, Sains Politik atau Jualan Framing?

Suara.com - Dalam Oktober 2026 ini para lembaga survei seakan berlomba-lomba dalam merilis hasil survei terbarunya. Terlebih dalam hal merespons soal masuknya dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Seperti yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI). Namun hasil survei ke dua lembaga itu dalam kategori elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2029 justru membuat publik mengernyitkan dahi.

Di rilis Parameter Politik Indonesia (PPI), Prabowo Subianto memimpin jauh di angka 31,6%. Namun di rilis SMRC, posisi puncak justru direbut Dedi Mulyadi dengan 35,5%, meninggalkan Prabowo di urutan ketiga dengan 9,8%.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengapa dua lembaga survei bereputasi bisa melahirkan potret politik yang begitu bertolak belakang pada periode waktu yang hampir sama? Apakah ini bisa mempengaruhi psikologis publik?

Head To Head

Dalam kategori urusan elektabilitas tokoh sebagai calon presiden yang dianggap bisa bertarung di Pilpres 2029 ada 24 nama tokoh, dalam hasil survei SMRC, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berhasil menempati posisi teratas dengan raihan dukungan sebesar 35,5 persen.

Posisi berikutnya diisi oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebesar 10,3 persen dan Presiden petahana Prabowo Subianto sebesar 9,8 persen.

Selain keempat nama di atas, survei SMRC mencatat nama Purbaya Yudhi Sadewa dan Ganjar Pranowo yang sama-sama mengantongi dukungan sebesar 5,0 persen.

Diikuti oleh Agus Harimurti Yudhoyono 2,1%, Sherly Tjoanda Laos 1,8%, Mahfud MD 1,7%, Kaesang Pangarep 1,2%, dan Pramono Anung Wibowo 1,0%. Sejumlah tokoh lain mencatatkan elektabilitas di bawah 1 persen.

Sementara hasil survei PPI, survei ini mengukur 17 nama tokoh. Tercatat Prabowo berada di puncak dengan 34,0 persen dan Anies 19,4 persen.

Seterusnya ada nama AHY 11,1 persen; Gibran 10,9 persen; Muhaimin Iskandar 3,0 persen; Yusril Ihza Mahendra 1,7 persen; Pramono 1,6 persen; Puan Maharani 1,4 persen; Kaesang Pangarep 1,3 persen.

Kemudian Surya paloh 1,1 persen, Zulkifli Hasan 0,8 persen, Bahlil Lahadalia 0,6 persen; Muhammad Mardiono 0,5 persen; Said Iqbal 0,4 persen; Al Muzzammil Yusuf 0,4 persen; Anis Matta 0,3 persen; Angela Tanoesoedibjo 0,2 persen. Sisanya 11,3 persen undecided.

Metode Survei

Perbedaan mencolok dari hasil survei ke dua lembaga adalah dari metode survei yang dilakukan dan juga populasi sampel yang diambil.

Dalam survei SMRC yang dilakukan 1 sampai 10 Oktober 2026 ini, populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Populasi dibagi menjadi dua kelompok (subpopulasi). Pada subpopulasi pemilik handphone, sampel sebanyak 1013 orang dipilih secara acak dengan metode double sampling dan responden diwawancara lewat telepon.

Sementara pada subpopulasi yang tidak punya handphone, sampel sebanyak 200 orang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling dan responden diwawancara secara tatap muka. Total sampel yang diwawancara sebanyak 1213 responden.

Sementara PPI, melakukan survei dengan responden adalah penduduk yang sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Stratifikasi dilakukan pada aspek jenis kelamin dan agama responden. Target responden adalah 1.200 orang.

Responden secara proporsional tersebar di 38 Provinsi, 116 Kabupaten/Kota dan 120 Kecamatan serta 120 Desa/Kelurahan.

Responden yang terpilih diwawancarai secara tatap muka (face to face interview) pada tanggal 26 September – 6 Oktober 2026.

Adapun tingkat kepercayaan survei SMRC kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Dengan Margin of error survei diperkirakan +/- 2.9%.

Lalu PPI, tingkat Kepercayaan (significant level) surveinya adalah 95% dengan Margin of Error sebesar 2,83%. Quality control dilakukan guna menjaga akurasi dan reliabilitas data yang diperoleh. Respondents check 50% dari total responden atau 5 responden untuk setiap surveyor.

Mengapa Bisa Berbeda?

Soal pertanyaan mengapa bisa hasil survei mengenai elektabilitas capres ini berbeda signifikan, coba dijelaskan akademisi.

Analis Politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai perbedaan angka yang cukup jauh tersebut tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai pergeseran dukungan politik masyarakat.

Kristian menegaskan bahwa dinamika angka survei sangat bergantung pada aspek teknis dan metodologi yang digunakan oleh masing-masing lembaga.

"Perbedaan hasil survei dapat terjadi karena kedua lembaga tidak selalu mengukur hal yang sama dengan cara yang sama. Dalam penelitian opini publik, angka elektabilitas dipengaruhi oleh pemilihan responden, cakupan wilayah, waktu pengumpulan data, cara mengajukan pertanyaan, dan pengolahan hasil," ujar Kristian saat dihubungi Suara.com.

Menurutnya, selisih angka hingga 21,8 poin persentase pada figur yang sama memerlukan pemeriksaan mendalam terhadap laporan metodologi kedua lembaga, bukan sekadar dugaan semata.

"Karena itu, perbedaan tersebut harus diuji melalui laporan metodologi, bukan dijelaskan semata-mata melalui dugaan mengenai perubahan selera politik masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Kristian mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan tidak membandingkan hasil survei secara langsung tanpa melihat konteks instrumen serta teknis pengumpulan datanya.

"Tanpa data teknis kedua survei, belum ada dasar ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan bahwa salah satu lembaga lebih benar atau bahwa masyarakat telah berpindah dukungan secara drastis," ujarnya.

Dampak Perang Survei

Fenomena silang pendapat hasil survei atau perang survei tidak hanya menjadi perbincangan publik, tetapi juga dianggap bisa membawa dampak politik tersendiri.

Angka elektabilitas kerap dijadikan sarana pembentukan citra figur politik sekaligus bahan evaluasi bagi tim pemenangan.

Kristian menjelaskan, bahwa angka survei memiliki fungsi ganda dalam ranah pemasaran politik.

"Perang survei dapat memengaruhi persaingan politik karena angka elektabilitas tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga dapat menjadi sumber daya dalam pembentukan citra calon," ujar Kristian.

Kendati begitu, perbedaan hasil antarlembaga tidak bisa langsung dinilai sebagai bentuk manipulasi. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas penelitian menjadi kunci utama untuk menilai independensi suatu rilis survei.

"Untuk menilai apakah suatu publikasi digunakan sebagai alat kepentingan politik, perlu diperiksa siapa yang membiayai penelitian, siapa yang menyebarluaskan hasilnya, bagaimana angka dipilih untuk diberitakan, dan apakah laporan metodologinya dapat diakses," jelasnya.

Kristian juga mengingatkan adanya risiko jika publikasi hasil survei lebih menonjolkan persaingan posisi ketimbang isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

"Dalam keadaan demikian, masyarakat berisiko menilai calon berdasarkan kesan bahwa ia sedang populer, bukan berdasarkan kemampuan dan komitmennya terhadap kepentingan publik," tegas Kristian.

Ia menekankan agar masyarakat dan media menyikapi perbedaan hasil survei secara kritis. Tingginya angka elektabilitas tidak otomatis mencerminkan kualitas kepemimpinan maupun program kerja yang efektif.

"Dalam demokrasi, angka survei seharusnya menjadi salah satu bahan evaluasi, bukan ukuran tunggal kualitas kepemimpinan," katanya.

Efek Psikologis

Publikasi hasil survei elektabilitas tidak hanya menyajikan data statistik, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi dan kondisi psikologis politik masyarakat.

Tingginya angka elektabilitas seorang tokoh kerap membentuk opini publik mengenai besarnya dukungan massa, terlepas dari rekam jejak maupun kinerjanya secara nyata.

Kristian menjelaskan bagaimana persepsi publik dapat terbentuk melalui informasi survei yang diterima secara berulang.

"Ketika seseorang melihat seorang tokoh terus-menerus berada di posisi teratas, ia dapat menganggap tokoh tersebut memiliki dukungan luas dan peluang politik yang besar," ujar Kristian.

Menurutnya, pemberitaan yang hanya menampilkan angka utama tanpa penjelasan metodologi yang utuh berisiko memperkuat kesan tersebut di tengah masyarakat.

"Masyarakat cenderung memperhatikan pendapat yang dianggap banyak dianut orang lain, meskipun persepsi tentang besarnya dukungan tersebut belum tentu akurat," tuturnya.

Meski begitu, Kristian menegaskan bahwa respons psikologis publik tidak selalu seragam. Faktor identitas politik, pengalaman hidup, hingga kepercayaan terhadap sumber informasi turut memengaruhi cara masyarakat menyikapi hasil survei.

Ia mengingatkan bahaya mendasar bagi kualitas demokrasi apabila masyarakat menjadikan elektabilitas sebagai satu-satunya tolok ukur dalam menilai calon pemimpin.

"Jika popularitas dianggap sebagai bukti kemampuan memimpin, calon dapat terdorong untuk lebih mengutamakan penampilan, slogan, dan pencitraan daripada penyelesaian masalah publik," tegas Kristian.

Oleh karena itu, Kristian mengajak masyarakat untuk bersikap lebih kritis dengan melihat rekam jejak, transparansi, serta kualitas program kerja calon pemimpin ketimbang sekadar angka statistik.

"Pengaruh psikologis survei bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi perlu dipahami agar masyarakat tidak mudah menyamakan popularitas dengan kualitas kepemimpinan," tuturnya.

Framing

Di tengah sorotan silang pendapat hasil survei politik, isu mengenai apakah rilis data elektabilitas sekadar bentuk pembingkaian (framing) politik juga turut mengemuka.

Perbedaan angka yang disajikan lembaga survei sering kali memicu persepsi bahwa data sengaja dibentuk untuk menguntungkan pihak tertentu.

Kristian menegaskan, bahwa survei pada dasarnya adalah instrumen ilmiah, namun potensi pembingkaian tetap dapat terjadi dalam cara penyajiannya.

"Hasil survei tidak selalu merupakan pembingkaian politik. Survei dapat menjadi instrumen ilmiah untuk mengukur pendapat masyarakat jika peneliti menggunakan metode yang sesuai dan melaporkan hasilnya secara jujur. Akan tetapi, pembingkaian dapat terjadi ketika pihak tertentu memilih, menonjolkan, atau menyajikan data dengan cara yang membentuk kesan tertentu," ujar Kristian.

Menurutnya, penyajian data yang hanya menonjolkan urutan teratas tanpa menyertakan konteks pertanyaan maupun keterbatasan metodologi dapat mengarahkan narasi politik di tengah masyarakat.

"Dalam situasi tersebut, persoalannya bukan semata-mata apakah angka survei benar atau salah, melainkan bagaimana angka tersebut ditempatkan dalam suatu narasi politik," jelasnya.

Kendati begitu, ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru melempar tuduhan manipulasi atau pemalsuan data tanpa dibarengi bukti ilmiah yang sah.

"Publikasi yang menonjolkan hasil tertentu belum cukup untuk membuktikan bahwa lembaga survei sengaja mengubah angka demi kepentingan pihak tertentu. Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti mengenai proses penelitian, hubungan dengan pihak yang berkepentingan, dan kesesuaian antara data asli dengan hasil yang dipublikasikan," tegas Kristian.

Sebagai solusi objektif, Kristian mendorong media dan masyarakat untuk menelaah secara cermat keterbukaan laporan teknis dari setiap penelitian survei sebelum menarik kesimpulan.

"Pemeriksaan harus mencakup tanggal survei, jumlah responden, wilayah penelitian, cara memilih responden, susunan pertanyaan, daftar tokoh yang ditawarkan, pembobotan data, dan sumber pendanaan," tuturnya.