- Evident Institute merilis kajian komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran pada yang menyatakan dialog sukses menghasilkan kebijakan ketenagakerjaan dan ojek online.
- Sebagian dunia usaha menahan rekrutmen karyawan akibat fluktuasi nilai tukar serta kendala penyaluran kredit perbankan yang memerlukan perhatian pemerintah.
- Masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dengan memanfaatkan pinjaman online dan gadai, sehingga membutuhkan evaluasi jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.
Suara.com - Pendekatan dialog dua arah dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun terakhir.
Namun, di tengah capaian sejumlah kebijakan, tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Temuan tersebut disampaikan lembaga riset independen Evident Institute dalam kajian komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis pada 14 Oktober 2026.
Kajian itu menyoroti keberhasilan dialog dalam pembentukan sejumlah kebijakan sekaligus merekomendasikan perluasan komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tercatat tetap tinggi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang disebut masyarakat merasakan manfaatnya.
Meski demikian, Antonius menilai keluhan warga yang menghadapi tekanan ekonomi tidak boleh diabaikan.
Media sosial menjadi salah satu saluran yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan keresahan mereka.
Menurut Evident Institute, kondisi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Keluhan yang muncul perlu diperlakukan sebagai masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar sentimen sesaat.
Dialog Jadi Kunci dalam Kebijakan Ketenagakerjaan dan Ojol
Evident Institute menyoroti dua kebijakan yang dinilai menunjukkan manfaat pendekatan dialog, yakni Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden tentang pelindungan pengemudi ojek online.
Pembahasan UU Pelindungan Ketenagakerjaan melibatkan pemerintah, DPR, serikat pekerja, serta asosiasi pengusaha.
Sementara itu, kebijakan perlindungan pengemudi ojek online yang meningkatkan porsi pendapatan pengemudi disebut lahir melalui dialog antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
Menurut lembaga tersebut, kedua kebijakan itu menunjukkan bahwa komunikasi dua arah dapat membantu mempertemukan kepentingan berbagai pihak.
Pendekatan serupa dinilai layak diterapkan dalam penyusunan kebijakan ekonomi lainnya.
Evident Institute menyarankan pemerintah memperluas dialog, khususnya dengan pelaku usaha yang masih menghadapi ketidakpastian.
Komunikasi rutin dan penambahan insentif usaha dinilai berpotensi mendorong perusahaan kembali merekrut tenaga kerja serta memperluas bisnis.
Dunia Usaha Masih Menahan Rekrutmen Karyawan
Di balik capaian komunikasi kebijakan, Evident Institute mencatat sebagian perusahaan di sektor manufaktur hingga perusahaan rintisan atau startup masih menahan perekrutan karyawan baru.
Kondisi tersebut terjadi di tengah fluktuasi nilai tukar dan pendanaan yang belum semudah sebelumnya.
Selain itu, sejumlah kredit perbankan yang telah disetujui juga belum sepenuhnya disalurkan, yang menurut kajian tersebut mengindikasikan pemulihan sektor riil masih membutuhkan waktu.
Situasi ini menjadi alasan pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan dunia usaha sekaligus memahami hambatan yang dihadapi perusahaan.
Kebijakan yang lebih responsif diharapkan dapat membantu memulihkan kepercayaan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan membuka lapangan kerja.
Evident Institute juga mengusulkan subsidi pembelian produk manufaktur dalam negeri untuk membantu menjaga daya beli masyarakat kelas menengah.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung konsumsi domestik sekaligus memberikan dorongan bagi industri nasional.
Pinjol dan Gadai Jadi Perhatian di Tengah Tekanan Ekonomi
Tekanan ekonomi juga tercermin dari temuan mengenai sebagian rumah tangga yang semakin memanfaatkan pinjaman online (pinjol) dan pembiayaan gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan mendesak.
Evident Institute mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian kepada kelompok masyarakat tersebut.
Meski tidak mewakili kondisi seluruh masyarakat, kelompok ini dinilai perlu mendapat perhatian melalui mekanisme jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.
Pemerintah juga disarankan menjadikan keluhan ekonomi yang muncul di ruang publik sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Dengan memahami persoalan yang dihadapi rumah tangga, intervensi pemerintah diharapkan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan secara lebih efektif.
Di sisi lain, program besar seperti Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara berkala, termasuk dari sisi keberlanjutan pembiayaannya.
Evaluasi tersebut penting agar manfaat program dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan lainnya.