REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah mulai menyusun ancang-ancang kebijakan ekonomi untuk tahun anggaran 2027. Di tengah ketidakpastian kondisi global, pemerintah optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melesat hingga 6 persen.
Untuk merealisasikan target tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan tidak akan bekerja sendirian. Pemerintah menyiapkan strategi khusus bertajuk "two arms" atau pendekatan dua tangan, dengan mendorong investasi sebagai motor penggerak utama (prime mover).
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, dalam sebuah podcast 'Broadcash' yang tayang di akun YouTube Bisnis.com.
Faisal menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia terbukti berdaya tahan kuat menghadapi gejolak eksternal dibanding negara-negara mitra.
"Kita cukup resilien dibandingkan dengan negara-negara mitra. Jadi kita harus bangga bahwa bisa tumbuh semester satu ini sampai ya 5,5 persen lah. Tidak banyak negara yang bisa mencapai hal tersebut," ujar Faisal
Sebagai catatan, pada tayangan grafis data BPS di video, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tercatat tumbuh 5,29 persen (YoY) dan 5,45 persen (C-to-C). Ketahanan domestik ini juga didukung laju inflasi yang berada di kisaran 3,28 persen (dalam target 2,5±1 persen), pertumbuhan kredit perbankan di atas 13 persen, serta cadangan devisa sebesar US$ 146,3 miliar.
Strategi "Dua Tangan": Gandeng Danantara dan Swasta
Faisal menjelaskan, ukuran APBN yang berada di kisaran Rp 4.100 triliun terbilang kecil jika dibandingkan total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai sekitar Rp 27.000 triliun. Karena itu, APBN perlu berbagi peran dengan instrumen di luar anggaran negara.
Di sinilah peran strategi two arms dijalankan. Tangan pertama adalah APBN yang fokus mengawal layanan dasar masyarakat, jaring pengaman sosial, pendidikan, kesehatan, serta subsidi.
Sedangkan tangan kedua adalah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama sektor swasta. Lengan ini ditugaskan tancap gas menggarap proyek-proyek bernilai komersial tinggi (profit-oriented), hilirisasi industri, serta manufaktur berskala besar.
"Investasi akan menjadi prime mover-nya di sini gitu kan. Nah jadi mengapa tadi Danantara akan ada di depan gitu, semoga ini investasi bisa tumbuhnya 7 persen misalkan," tutur Faisal
Faisal menambahkan, Danantara dan swasta akan membidik sektor-sektor yang bernilai komersial tinggi, sementara pemerintah bertugas memangkas berbagai hambatan perizinan di lapangan.
"Danantara pun kan istilahnya utama mereka pasti akan ke yang profit-oriented ya... mengapa untuk debottlenecking, isu-isu yang menghambat usaha, menghambat perizinan, ini memang yang kita dorong diselesaikan," jelasnya.
8 Program Kerja Prioritas Nasional
Lebih lanjut, Faisal memaparkan bahwa pemerintah bersama Bappenas telah memetakan sekitar 60 rumpun proyek prioritas yang dikelompokkan ke dalam 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di era Presiden Prabowo Subianto.
Kedelapan klaster tersebut meliputi:
- Kedaulatan pangan,
- Kemandirian energi dan air,
- Pendidikan,
- Kesehatan,
- Hilirisasi dan industrialisasi,
- Infrastruktur dan ketahanan bencana (termasuk perumahan),
- Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta
- Penurunan angka kemiskinan.
"Ada kira-kira, Bapak sekalian, di 60 rumpun project-nya lah gitu ya, kurang lebih lah pasti ada sekitar situ... kita petakan sekarang bersama-sama, mana yang punya pemerintah, mana Danantara, mana yang Danantara dengan swasta," papar Faisal
Defisit Dijaga Ketat di Angka 2,4 Persen
Meski mengusung target ekspansif, Faisal memastikan postur fiskal tetap dikelola secara hati-hati (prudent), adaptif, dan kredibel. Presiden Prabowo secara tegas meminta defisit anggaran pada 2027 ditekan ke level 2,4 persen terhadap PDB, jauh di bawah batas aman undang-undang sebesar 3 persen.
Untuk menjaga keseimbangan tersebut, Kementerian Keuangan menggenjot kepatuhan pajak melalui implementasi pembaruan sistem teknologi informasi (Coretax) serta mengoptimalkan pendapatan dari sektor sumber daya alam (PNBP). Di sisi pengeluaran, prinsip belanja berkualitas (spending better) akan terus dipantau agar alokasi anggaran tidak bocor dan tepat sasaran.
Menutup perbincangan, Faisal mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk tetap merawat rasa optimisme dalam menatap prospek ekonomi masa depan.
“Kita punya fundamental yang cukup baik. Kita resilien lah dibandingkan beberapa negara mitra. Ini tentunya harus menjadi bagian optimisme kita... APBN kita tetap akan dorong untuk menumbuhkan, APBN yang melindungi, dan APBN yang kredibel," pungkas Faisal. ***
TERPOPULER