REGIONAL:
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan.
Dengan demikian, selama masa pemerintahan Prabowo, pemerintah selalu berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ujar Suahasil dalam keterangan resmi, Kamis (8/10).
Menurut Suahasil, komitmen pemerintah tersebut tercermin melalui alokasi belanja di berbagai program prioritas, utamanya di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penguatan produktivitas masyarakat.
Sebagai contoh, di sektor pendidikan, pemerintah telah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.
Sementara di sektor kesehatan, APBN mendukung perluasan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta penduduk hingga September 2026. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.
"Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," jelasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, Suahasil memastikan APBN akan tetap memainkan peran strategis untuk mendukung pelaksanaan program prioritas.
Ia mengatakan APBN tetap menjadi instrumen yang membantu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen tahun depan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing perekonomian nasional.
Namun, ia menjamin bahwa seluruh kebijakan tersebut tetap mengedepankan prinsip kredibilitas dan disiplin fiskal.
Adapun dalam APBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dan menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Dengan demikian, defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama," kata Suahasil.
Ia menjelaskan, upaya mendorong pertumbuhan juga tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2027, diperlukan pertumbuhan investasi hingga sekitar 7 persen.
"Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik," pungkasnya. ***
TERPOPULER