REGIONAL:
- Dua helikopter yang terlibat dalam misi pemadaman karhutla di Kalimantan jatuh hanya berselang empat hari, yakni Mi-17V5 milik TNI AD pada 4 November dan Super Puma milik swasta pada 8 November 2026.
- Kecelakaan pertama menewaskan tiga prajurit, sementara insiden kedua menyebabkan satu kru masih dalam pencarian dan dua kru lainnya selamat.
- Rentetan kecelakaan ini mendorong DPR meminta evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan armada, kompetensi awak, prosedur penerbangan, serta jaminan keselamatan petugas.
Suara.com - Dua kecelakaan helikopter terjadi dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dalam rentang waktu hanya empat hari. Rentetan insiden ini memunculkan sorotan terhadap aspek keselamatan awak dan kelayakan armada udara yang dikerahkan dalam misi kemanusiaan tersebut.
Kecelakaan pertama menimpa helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat (AD) pada Rabu (4/11/2026). Helikopter itu jatuh di perairan dekat Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ketika menjalankan misi pengambilan air untuk pemadaman karhutla melalui udara atau water bombing.
Helikopter tersebut baru berhasil ditemukan dan dievakuasi ke daratan pada Sabtu (7/11/2026). Insiden ini mengakibatkan tiga prajurit gugur.
Belum genap sepekan, kecelakaan kembali terjadi pada Minggu (8/11/2026). Kali ini, helikopter Eurocopter EC225LP Super Puma II bernomor registrasi VH-HGM jatuh di perairan Sungai Barito saat menjalankan operasi water bombing.
Helikopter dengan nomor seri MSN 2878 itu merupakan armada milik swasta yang dikontrak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan karhutla.
Pesawat tersebut membawa tiga kru. Dua kru, yakni Hugh Andrew John Page dan Michael John Betteridge, berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Sementara itu, satu kru asal Indonesia bernama Yayan Soepiang Suri ditemukan meninggal dunia berdasarkan laporan pada Senin (9/11/2026) pagi.
Dua kecelakaan dalam waktu berdekatan ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi pemadaman karhutla melalui jalur udara.
Keselamatan petugas harus jadi prioritas
Sorotan terhadap keselamatan awak disampaikan Anggota Komisi IV DPR Rina Sa'adah. Ia mengingatkan bahwa petugas pemadam karhutla menghadapi risiko tinggi saat menjalankan tugas untuk melindungi masyarakat.
Karena itu, negara harus memastikan mereka mendapat perlindungan melalui armada yang laik, peralatan memadai, waktu istirahat cukup, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan kerja.
"Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus, masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi," ujar Rina dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Sementara itu, BNPB menyatakan akan mengevaluasi kembali operasi pemadaman karhutla melalui jalur udara setelah dua insiden tersebut.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, evaluasi mencakup kesiapan teknis dan kelayakan armada helikopter, kompetensi awak, serta prosedur penerbangan dalam misi pemadaman.
Pemeriksaan juga akan menyasar prosedur pengambilan air dan pelaksanaan water bombing. Karakteristik lokasi operasi, termasuk kondisi sungai, arus air, hambatan di sekitar area, hingga ruang manuver helikopter, turut menjadi perhatian.
BNPB juga akan mengevaluasi penempatan dan penugasan armada udara yang tersedia. Di sisi lain, operasi pemadaman tetap dilanjutkan dengan memperkuat penanganan melalui jalur darat serta koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Rentetan kecelakaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari luas area yang berhasil dipadamkan. Keselamatan personel yang menjalankan operasi berisiko tinggi juga harus menjadi bagian utama dari upaya penanggulangan bencana.
TERPOPULER