REGIONAL:
- Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026).
- Massa menuntut agar Gibran Rakabuming Raka segera dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
- DPR RI didesak menggunakan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan tanpa kompromi politik.
Suara.com - Keabsahan status Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dipersoalkan oleh massa dari Aliansi Rakyat Menggugat dalam unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Massa mendatangi akses pintu belakang kantor Wakil Presiden di Jalan Kebon Sirih guna mendesak Gibran segera meletakkan jabatannya atau dimakzulkan oleh DPR RI.
Dalam orasi di lapangan, para demonstran mengungkit kembali putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang berkaitan dengan keabsahan status ijazah Gibran.
Kendati jumlah massa yang hadir terbilang sedikit, aksi tetap berjalan dengan membentangkan spanduk penolakan, poster, serta pengerahan satu unit mobil komando.
Anggota Tim Advokasi Penegak Etika, Moral, dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin, yang turun langsung dalam aksi tersebut menegaskan bahwa kedudukan Gibran telah kehilangan legitimasi hukum.
"Karena secara legal konstitusional, Saudara Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi legal untuk menduduki jabatan wapres," kata Khozinudin.
Khozinudin menuturkan bahwa massa sejatinya menghendaki Gibran mundur atas kesadaran pribadi, kendati langkah berjiwa besar itu dinilai muskil terjadi.
"Kalau bisa berhenti atas inisiatifnya, itu akan menjadi poin tersendiri. Meskipun kita memang tidak akan pernah memberikan ampun kepada Gibran, karena dia masuk dengan melanggar konstitusi dan norma etika. Tentu sangat mustahil ya kita meminta dia mundur secara legowo," ucapnya.
Mengingat opsi mundur sukarela dipandang mustahil, jalur politik di DPR RI dinilai menjadi jalan satu-satunya yang paling mungkin ditempuh untuk memproses pemakzulan.
Untuk itu, massa mendesak parlemen mengaktifkan hak menyatakan pendapat daripada hak angket demi meminimalisasi celah kompromi dan kongkalikong politik.
"Pilihannya bagi DPR punya hak inisiatif sebagai dewan, apakah sama dengan MA (menyatakan pendapat), kalau angket kami khawatir ini jadi komoditas bahan bargaining, transaksional, oleh karena itu kami menuntut DPR supaya itu tidak terjadi, proses yang dibelokkan," tegasnya.
TERPOPULER