REGIONAL:
- Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup menyalurkan pembiayaan dana bergulir di Jakarta pada Rabu, 5 November 2026.
- Penerima pembiayaan tersebut adalah Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta di Ciamis dan Koperasi TLM Indonesia.
- Program pembiayaan ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Suara.com - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menyalurkan pembiayaan melalui skema Fasilitas Dana Bergulir (FDB) kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (TLM) Indonesia. Pembiayaan ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.
Penyaluran pembiayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara BPDLH dan kedua penerima manfaat di Jakarta, Rabu (5/11/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendanaan bagi masyarakat yang mengembangkan usaha produktif berbasis pengelolaan sumber daya alam. Melalui skema dana bergulir, BPDLH mendorong kelompok masyarakat agar dapat mengembangkan usaha secara mandiri tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan.
Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan, pembiayaan lingkungan perlu diarahkan pada investasi agar usaha masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan hibah.
"Melalui FDB, kami telah menyalurkan pembiayaan Rp1,8 triliun yang menjangkau 76.000 debitur dengan menjaminkan 187.000 pohon untuk diselamatkan," kata Joko.
Menurut dia, MHA Kampung Kuta dan Koperasi TLM merupakan contoh kelompok masyarakat yang dapat mengembangkan kemandirian ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Hingga saat ini, pembiayaan FDB diklaim telah berkontribusi menjaga serapan karbon sebesar 4.115,6 ton CO2 per tahun.
Di Kampung Kuta, Ciamis, dukungan pembiayaan tersebut berkaitan dengan upaya masyarakat adat menjaga Hutan Adat Leuweung Gede. Kawasan hutan ini tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai sakral dan menjadi bagian penting dari kehidupan sosial serta budaya masyarakat setempat.
MHA Kampung Kuta telah memperoleh pengakuan dan perlindungan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta.
Sebelum memperoleh dukungan pembiayaan bergulir, masyarakat Kampung Kuta juga menerima hibah melalui Proyek Kesejahteraan Rakyat–Customary Forest (TERRA-CF) sebesar Rp205,7 juta pada Januari hingga Agustus 2024.
Dana tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat adat, menyusun rencana pengelolaan hutan, meningkatkan kapasitas penggerak lokal, serta mengembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Wakil Ketua MHA Kampung Kuta Didi Sardi mengatakan, pengakuan terhadap masyarakat adat perlu diikuti dengan penguatan ekonomi agar warga memiliki kemampuan mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.
"Kami ingin menyejahterakan kelompok kami dengan tetap menjaga hutan sebagai warisan leluhur. Utamanya juga memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa meninggalkan adat istiadat dan keberlanjutan lingkungan," ujar Didi.
Selain masyarakat adat, pembiayaan BPDLH juga menyasar perempuan pelaku usaha mikro melalui kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat Indonesia.
Koperasi yang berfokus pada perluasan akses keuangan bagi perempuan di wilayah perdesaan tersebut telah bekerja sama dengan BPDLH sejak 2025. Penyaluran pembiayaan dilakukan dalam tiga tahap untuk mendukung perempuan yang menjalankan usaha produktif.
TERPOPULER