- Pakar Hukum Tata Negara UMY King Faisal Sulaiman menanggapi peluang kader Gerindra menjadi wakil presiden.
- Dukungan partai koalisi terhadap kader Gerindra tidak boleh mengabaikan kompetensi, integritas, dan kapasitas kenegaraan calon.
- Presiden memerlukan mitra strategis yang mampu mengoordinasikan kebijakan pemerintahan tanpa menciptakan dualisme kekuasaan baru.
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara UMY, King Faisal Sulaiman, memberikan catatan kritis terkait menguatnya peluang kader Partai Gerindra mengisi kursi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu menyusul pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengenai kecenderungan partai-partai koalisi mendukung figur Gerindra.
Adapun tiga nama yang kemudian mengemuka dalam bursa wapres, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiyono, dan Ahmad Muzani,
"Namun, di balik kesepahaman tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang mencari Wakil Presiden yang paling kompeten, atau sekadar menyelesaikan kompromi politik antarelite?" kata Faisal kepada Suara.com, Senin (16/11/2026).

Ia mengingatkan agar jabatan RI-2 tidak sekadar menjadi kompensasi politik bagi partai koalisi.
Presiden Prabowo Subianto dinilai membutuhkan mitra strategis yang memiliki kapasitas kenegaraan, bukan hanya figur yang loyal secara politik.
Direktur Pusat Studi Pancasila, Konstitusi dan Otonomi Daerah (Paskoda) FH UMY itu mengatakan dukungan partai koalisi terhadap kader Gerindra merupakan bagian dari dinamika politik.
Namun, kesepakatan elite tidak boleh menggeser pertimbangan kompetensi dan integritas calon wakil presiden.
"Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, kompensasi bagi partai koalisi, ataupun instrumen untuk menyelamatkan konfigurasi kekuasaan," tegasnya.
Mekanisme konstitusional pengisian kursi RI-2 memang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Dukungan partai-partai koalisi terhadap kader Gerindra memang merupakan realitas politik yang sah. Namun hal itu bukan penentu tunggal legitimasi jabatan.
"MPR tidak boleh sekadar menjadi institusi pengesah kesepakatan elite yang telah selesai dirumuskan di luar mekanisme konstitusi," ucapnya.
Kapasitas calon wakil presiden menjadi penting karena pemerintahan Prabowo menghadapi persoalan yang kompleks. Mulai dari ketahanan pangan dan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pengawasan implementasi kebijakan.
Belum lagi terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang belakangan mencuat.
Dalam berbagai dinamika tersebut, Prabowo membutuhkan wakil presiden yang mampu mengurai persoalan birokrasi, mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian, dan mengelola risiko pemerintahan.
"Karena itu, Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang bukan hanya loyal secara politik, tetapi juga mampu mengurai persoalan birokrasi, mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian, mengelola risiko pemerintahan, dan menjaga kepercayaan publik," tuturnya.
Di sisi lain, Faisal mengingatkan agar pemilihan wakil presiden tidak melahirkan dualisme kekuasaan di pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sementara wakil presiden membantu Presiden menjalankan tugasnya.
Maka dari itu wakil presiden baru harus mampu bekerja dalam satu arah kebijakan dengan Presiden tanpa menjadi pusat gravitasi kekuasaan kedua.
"Presiden tidak membutuhkan Wakil Presiden yang selalu mengatakan setuju. Presiden membutuhkan mitra yang mampu memberikan pertimbangan objektif, mengingatkan ketika terdapat kekeliruan kebijakan, sekaligus membantu memastikan keputusan pemerintahan berjalan efektif," pungkasnya.