- Sohibul Iman menyatakan dirinya masuk dalam tim verifikasi calon Wakil Presiden baru di Jakarta.
- Tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang tersebut dipimpin oleh Lestari Moerdjat dan turut melibatkan tiga legislator dari Fraksi PKS.
- Pembentukan tim verifikasi ini merupakan tindak lanjut rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) atas pengunduran diri Gibran.
Suara.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, memberikan tanggapan terkait pembentukan tim verifikasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memproses persyaratan calon Wakil Presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengungkapkan, bahwa dirinya baru saja mendapat informasi mengenai keikutsertaannya dalam tim verifikasi tersebut.
Terkait susunan personalia, ia menyebutkan bahwa tim verifikasi ini akan dipimpin oleh Lestari Moerdjat yakni Wakil Ketua MPR RI fraksi NasDem.
"Ketua tim verifikasi itu Ibu Reri (Lestari), Kemudian tim ad hoc itu ketuanya adalah Pak Bambang (Bambang Wuryanto). Bambang Pacul ya, Kalau nggak salah ya ketuanya. Nah saya diikutkan di tim verifikasi," ujar Sohibul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Saat disinggung mengenai keterwakilan kader PKS di dalam struktur tim verifikasi beranggotakan 36 orang tersebut, Sohibul merinci bahwa partainya mengirimkan tiga nama anggota legislatif di samping posisinya sebagai pimpinan MPR.
![Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/11/85072-bambang-pacul.jpg)
"Oh dari PKS 3 orang katanya. Pak Hidayat (Hidayat Nur Wahid), Pak Tifatul (Tifatul Sembiring) sama Pak Johan (Johan Rosihan) masuk di dalam tim verifikasi dan saya juga sebagai pimpinan ada di situ," jelasnya.
Kendati begitu, saat ditanya lebih lanjut mengenai rincian nama lengkap seluruh anggota tim verifikasi secara keseluruhan, Sohibul mengaku belum mengetahuinya secara mendalam.
"Saya belum tahu ya, tapi tadi saya diberitahu saya sebagai wakil ketua MPR itu nanti saya ikut di dalam tim verifikasi," pungkasnya.
Empat Keputusan Sebelumnya
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengumumkan empat keputusan strategis hasil rapat gabungan MPR terkait tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Rapat yang digelar pada Jumat (13/11/2026) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta ini dihadiri oleh pimpinan MPR, seluruh fraksi, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Muzani mengatakan, agenda utama rapat ini merupakan respons konstitusional setelah pihak MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
"Rapat gabungan hari ini memutuskan 4 hal penting," ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya usai rapat gabungan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Keputusan pertama menetapkan jadwal sidang paripurna untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Pertama, pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.
Keputusan kedua berkaitan dengan mekanisme pengusulan nama pengganti dari pihak eksekutif. Pimpinan MPR akan bersurat kepada kepala negara untuk meminta usulan kandidat.
"Yang kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," jelasnya.
Untuk memastikan kelayakan kandidat yang diusulkan Presiden, MPR menyepakati pembentukan dua tim khusus pada poin keputusan ketiga dan keempat, yakni tim verifikasi dan tim ad hoc.
"Yang ketiga, rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden," ungkapnya.
Sementara itu, tim ad hoc dibentuk dengan komposisi yang melibatkan perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD, serta dipimpin oleh tiga unsur pimpinan MPR.