- Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti mengajukan enam usulan RUU Penyadapan di DPR RI, Senin (16/11/2026).
- Usulan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi keamanan pejabat negara dari praktik penyadapan liar.
- Polri mendorong pembatasan sasaran, pencatatan digital permanen, pengawasan internal berlapis, hingga sanksi pemecatan bagi pelanggar.
Suara.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan enam poin usulan untuk dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Usulan ini dirancang sebagai langkah mitigasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam praktik penyadapan di lapangan. Terlebih usai mencuatnya kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga pejabat negara.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan," kata Dedy.
Dedy lantas merinci enam aspek krusial yang menurut pihaknya wajib diatur secara ketat dalam beleid tersebut:
1. Pembatasan Sasaran Secara Limitatif
Penyadapan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Praktik ini harus dibatasi hanya untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk penanganan tindak kejahatan dengan kadar ancaman tinggi.
2. Larangan Tegas Penyalahgunaan Kepentingan
RUU Penyadapan harus memuat larangan yang jelas agar aktivitas penyadapan tidak melenceng di luar sasaran yang telah ditetapkan.
Dedy menegaskan bahwa kewenangan ini haram digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, sesuai koridor perundang-undangan.
3. Perintah Tertulis, Batas Waktu, dan Sistem Kompartmentasi
Setiap mekanisme penyadapan wajib didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan serta memiliki tenggat waktu yang jelas—di mana Baintelkam selama ini menerapkannya dalam durasi satu bulan. Selain itu, pelaksanaannya harus memisahkan peran antarpetugas.
"Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartmentasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol," katanya.
4. Pencatatan Digital yang Permanen dan Diaudit
Penggunaan setiap sarana penyadapan harus terekam dalam sistem pencatatan yang tidak dapat diubah maupun dihapus oleh pihak mana pun. Data pencatatan ini nantinya wajib menjalani proses audit secara berkala.