- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada 12 November 2026 akibat kontroversi keabsahan ijazah SMA.
- Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum dalam tingkat kasasi.
- Mohammad Hatta mundur dari kursi wakil presiden pada Desember 1956 karena benturan ideologi dan sentralisasi kekuasaan Presiden Soekarno.
Suara.com - Langkah pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara selalu meninggalkan catatan tebal dalam sejarah. Keputusan Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 seketika memantik perbincangan publik.
Peristiwa monumental ini langsung mengingatkan ingatan kolektif bangsa pada momen sekitar tujuh dekade silam, saat Mohammad Hatta menanggalkan kursi orang nomor dua di republik ini pada Desember 1956.
Kendati sama-sama tercatat sebagai figur yang mengundurkan diri sebelum masa baktinya tuntas, terdapat jurang perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya.
Latar belakang, pemicu, hingga esensi persoalan yang melandasi langkah Gibran dan Bung Hatta berada pada kutub yang sangat bertolak belakang.
Badai Legalitas di Balik Mundurnya Gibran
Gibran Rakabuming Raka mengakhiri masa pengabdiannya di pucuk kepemimpinan nasional setelah bertugas selama 2 tahun 23 hari sejak dilantik bersama Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 lalu.
Keputusan mundur tersebut bergulir di tengah pusaran kontroversi panjang mengenai keabsahan dokumen ijazah jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat miliknya.
Puncak persoalan hukum mencuat kala Mahkamah Agung di tingkat kasasi mengetok putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Langkah kasasi itu kian mempertegas putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang menyatakan tidak menemukan bukti kuat terkait kepemilikan ijazah SMA atau setara luar negeri milik sang wakil presiden.
Tekanan hukum dan dinamika politik tersebut berujung pada penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Meski proses hukum telah bergulir di ranah yudikatif, Gibran sempat membagikan video klarifikasi melalui akun Instagram resminya untuk membantah keterkaitan langkah politiknya dengan polemik dokumen pendidikan tersebut.
Ia bersikukuh bahwa seluruh berkas administrasinya berstatus lengkap.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," ujar dia.
Bung Hatta dan Pecahnya Kongsi 'Dwitunggal' Demi Prinsip
Pemandangan kontras tampak jelas bila menengok arsip sejarah pengunduran diri Mohammad Hatta.
Bung Hatta meletakkan jabatan bukan karena tersandung perkara administratif, sengketa dokumen personal, atau keabsahan syarat formal.
Langkah sang proklamator murni dipicu oleh benturan ideologi dan arah kepemimpinan negara dengan Presiden Soekarno.
Kala itu, Dwitunggal Soekarno-Hatta berada di persimpangan jalan karena Bung Hatta secara tegas menolak format pemerintahan yang kian mengarah pada sentralisasi kekuasaan.
Hatta menilai jalannya roda pemerintahan mulai keluar dari koridor yang disepakati bersama di awal kemerdekaan.
Perjalanan Hatta untuk melepas jabatannya pun berlangsung alot. Pada tahun 1955, Bung Hatta telah melayangkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono.
Namun, parlemen menolak permintaan tersebut dengan harapan Hatta bersedia mengurungkan niatnya demi stabilitas politik nasional.
Sikap Hatta tak goyah. Pada 23 November 1956, ia kembali mengirimkan surat kedua yang menegaskan bahwa dirinya akan resmi mengakhiri masa dinas terhitung mulai 1 Desember 1956.
Parlemen akhirnya merestui kehendak Hatta, yang kemudian dikukuhkan secara administratif melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian dengan hormat.
Konsistensi sikap kritis Bung Hatta terus berlanjut bahkan setelah ia menanggalkan segala atribut kekuasaan.
Pada pertengahan 1960, Hatta menerbitkan pamflet legendaris berjudul 'Demokrasi Kita' di majalah Pandji Masyarakat yang dipimpin Buya Hamka.
Melalui tulisan tajam tersebut, Hatta melancarkan kritik terhadap sistem Demokrasi Terpimpin garapan Sukarno yang ia anggap telah menyimpang jauh dari konstitusi serta mencederai kedaulatan rakyat.