- DPD Gerindra Gorontalo resmi mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden pada Senin, 16 November 2026.
- Dukungan tersebut diberikan untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang berhenti dari posisi wakil presiden pekan lalu.
- Hingga 16 November 2026, tercatat sudah ada 23 DPD Partai Gerindra di berbagai provinsi menyampaikan dukungan serupa.
Suara.com - Dukungan dari dewan pimpinan daerah Partai Gerindra kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi wakil presiden terus bertambah. Terbaru, DPD Gorontalo menyatakan dukungannya terhadap wakil ketua DPR tersebut.
Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Gorontalo Elnino M Husein Mohi, secara resmi mengusulkan Dasco didorong menjadi wapres menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang berhenti pada pekan lalu.
Elnino menilai, Dasco memiliki kematangan pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas elite, serta karakter kepemimpinan yang selaras dengan kebutuhan pemerintahan saat ini.
Salah satu hal yang disorot Elnino adalah rekam jejak Dasco, yang disebutnya berulang kali menolak tawaran posisi strategis di pemerintahan.
Menurut Elnino, sikap tersebut justru mencerminkan orientasi pengabdian yang tidak bergantung pada jabatan formal.
"Dulu kami meminta Dasco jadi menteri, dia tidak mau. Kami usulkan jadi menko, tidak mau juga. Kami usulkan jadi wantimpres, tak mau juga dia," kata Elnino di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketika ditanya mengenai alasan penolakan itu, Elnino menyebut Dasco hanya menjawab singkat bahwa mengabdi kepada masyarakat luas tidak harus melalui jabatan tertentu.
Bagi Elnino, sikap tersebut menjadi alasan kuat mengapa Dasco layak dipertimbangkan untuk mengemban amanah kenegaraan yang lebih besar, seraya mengaitkannya dengan nilai moral dan ajaran agama mengenai kepemimpinan.
"Saya beragama Islam dan saya rasa semua agama mengajarkan bahwa berikanlah jabatan bukan kepada orang yang menolak, dan bukan kepada orang yang ingin sekali atau berambisi terhadap jabatan itu," ujar Elnino.
Ia berpandangan, mandat publik seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan negara terhadap kapasitas dan integritas seorang tokoh, bukan karena dorongan ambisi pribadi.
"Kasihlah jabatan kepada orang yang dibutuhkan, bukan kepada orang yang membutuhkan jabatan. Dan Prof Dasco memenuhi berbagai macam kriteria yang dibutuhkan oleh negara ini," katanya.
Rekam Jejak Akademik hingga Jaringan Lintas Partai
Elnino—yang telah berkiprah di parlemen sejak menjadi anggota DPD RI periode 2009–2014 dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2014, 2019, serta 2024—menekankan bahwa Dasco merupakan figur yang sudah teruji di panggung politik nasional.
Selain menduduki kursi pimpinan DPR RI, Dasco menyandang gelar profesor dan menjabat sebagai Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung.
Dalam pergaulan politik, tokoh yang kerap disapa 'Don' oleh sebagian kalangan dan dijuluki 'Si Kancil' oleh Presiden Prabowo ini dinilai memiliki komunikasi yang cair dengan berbagai pimpinan partai politik.
Menurut Elnino, kemampuan merangkul lintas kelompok menjadi modal krusial untuk menjaga koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh kekuatan politik.
Meski demikian, ia tetap menekankan bahwa pemenuhan syarat konstitusional dan mekanisme kenegaraan menjadi penentu utama dalam penetapan wakil presiden.
"Mudah-mudahan Prof Dasco oke dan siap saja jika kami dari Gerindra Gorontalo mengusulkan dirinya jadi pengisi posisi Wapres yang mendadak ditinggalkan oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Semoga saja kali ini Prof Dasco bersedia," kata Elnino.
Ia menegaskan, pernyataan dari DPD Gerindra Gorontalo tersebut merupakan aspirasi politik dari daerah dan belum berarti Dasco telah ditetapkan sebagai kandidat resmi ataupun menyatakan kesediaannya.
"Semoga saja kali ini Prof Dasco bersedia," tegasnya.
Sikap Gerindra Gorontalo menambah panjang daftar pengurus daerah yang menyuarakan nama Dasco. Hingga Senin (16/11/2026), tercatat sedikitnya 23 DPD Partai Gerindra di berbagai provinsi telah menyampaikan dukungan serupa.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan bahwa gelombang usulan dari pengurus daerah tersebut merupakan inisiatif akar rumput tanpa arahan dari pengurus pusat, sementara DPP Gerindra sendiri belum menggelar rapat resmi untuk membahasnya.