- Ketua MPR Ahmad Muzani menetapkan batas akhir penyerahan dua nama calon wakil presiden oleh Presiden Prabowo pada 25 November 2026 di Jakarta.
- Penyesuaian jadwal ini dilakukan karena permohonan Istana akibat padatnya agenda kenegaraan, sehingga sidang paripurna pelantikan diundur menjadi 9 Desember 2026.
- Berdasarkan UUD 1945, Presiden wajib menyerahkan dua figur calon untuk dipilih oleh anggota MPR dalam sidang paripurna tersebut.
Suara.com - Peta politik nasional di Senayan kian berdegup kencang. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menetapkan tenggat waktu bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) paling lambat pada Rabu, 25 November 2026.
Keputusan ini menyusul disetujuinya permohonan pihak Istana terkait pergeseran jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan orang nomor dua di Republik Indonesia tersebut.
Kesepakatan batas akhir penyerahan nama tersebut diambil setelah pimpinan MPR menggelar koordinasi menindaklanjuti dinamika agenda kenegaraan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa tanggal 25 November 2026 menjadi batas penentuan bagi Kepala Negara untuk merampungkan berkas usulannya.
"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani mengingatkan bahwa aturan main yang berlaku mengikat secara konstitusional. Presiden Prabowo tidak bisa hanya menyodorkan calon tunggal ke hadapan parlemen, melainkan wajib menyerahkan paket berisi dua figur untuk diuji dan dipilih oleh seluruh anggota MPR.
"Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," katanya.
Perubahan Jadwal Akibat Agenda Kenegaraan
Ketetapan ini menandai perubahan dari jadwal tentatif yang sempat dirumuskan parlemen sebelumnya. Dalam rapat gabungan yang digelar pada 13 November lalu, MPR awalnya mematok batas akhir penyerahan nama cawapres jatuh pada 18 November 2026, dengan agenda sidang paripurna pelantikan yang direncanakan bergulir pada 2 Desember 2026.
Akan tetapi, jadwal awal tersebut harus disesuaikan ulang setelah pihak Istana melayangkan surat resmi permohonan penundaan. Padatnya agenda dinas Kepala Negara, termasuk tugas-tugas diplomatik dan kenegaraan di kancah regional maupun global, menjadi pertimbangan mendasar di balik permohonan pergeseran kalender politik tersebut.
Menanggapi surat dari Presiden, MPR pun bermufakat memundurkan seluruh rangkaian prosesi pemilihan selama sepekan penuh.
"Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu," ujar Muzani.
Landasan Konstitusional dan Langkah Selanjutnya
Mekanisme pengisian kursi wakil presiden ini merujuk langsung pada ketentuan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur prosedur apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Konstitusi mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang paripurna selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari guna memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.
Dengan dipatoknya tanggal 25 November sebagai batas akhir penyerahan nama, ruang kompromi dan konsolidasi di lingkaran koalisi pendukung pemerintah kini memasuki fase paling krusial.
Pasalnya, dua nama yang nantinya diserahkan Prabowo ke meja pimpinan Senayan akan langsung diverifikasi sebelum diadu lewat mekanisme pemungutan suara oleh ratusan wakil rakyat yang duduk di kursi MPR RI pada 9 Desember mendatang.