- Sufmi Dasco Ahmad mendapat dukungan luas dari internal Partai Gerindra dan partai koalisi pemerintahan untuk menjadi calon wakil presiden.
- Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh menyetorkan dua nama kandidat wakil presiden kepada MPR paling lambat 25 November 2026.
- MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih serta mengesahkan wakil presiden baru secara resmi pada tanggal 9 Desember 2026 mendatang.
"Dari sisi kedekatan, kemudian dari sisi apa, gercep (gerak cepat) ya pasti Pak Dasco," ujar Said.
Anggota DPR dari Fraksi NasDem Arif Rahman turut mendukung Dasco. Ia menilai Dasco memiliki kapasitas kepemimpinan dan kemampuan komunikasi lintas sektor sehingga dapat diterima berbagai kalangan.
Di internal Gerindra sendiri, dukungan terhadap Dasco juga menguat.
Sebanyak 23 DPD Gerindra, termasuk DPD Gerindra Jakarta, menyatakan dukungan agar Dasco menjadi wapres pengganti Gibran.
Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria menilai Dasco memiliki kapasitas untuk mengonsolidasikan kekuatan politik dan membantu memperkuat soliditas pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, dukungan dari sejumlah partai dan pengurus daerah tersebut masih sebatas aspirasi politik. Belum ada keputusan resmi mengenai siapa dua figur yang akan diajukan Prabowo kepada MPR.
![Sufmi Dasco Ahmad, Ahamad Muzani, dan Sugiono tiga kader partai Gerinda yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Wakil Presiden Gibran. [Suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/16/77479-sufmi-dasco-ahmad-ahamad-muzani-dan-sugiono.jpg)
Muzani dan Sugiono Ikut Masuk Bursa
Selain Dasco, dua kader Gerindra lainnya juga sempat disebut-sebut masuk dalam bursa pengganti Gibran, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono.
Ketiganya menjadi figur yang diperbincangkan di tengah pembahasan internal koalisi mengenai sosok yang dinilai paling tepat mendampingi Prabowo.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso sebelumnya menyampaikan apresiasi atas dukungan partai koalisi yang menilai kader Gerindra layak masuk dalam bursa calon wapres.
Namun, Gerindra menegaskan tidak ingin mendahului keputusan Prabowo.
Presiden menurut Sugiat, akan mempertimbangkan figur yang memiliki chemistry kuat, loyalitas, serta pemahaman terhadap agenda strategis pemerintah.
Dengan demikian, meskipun Dasco mendapat dukungan terbuka dari sejumlah partai, peluang Ahmad Muzani maupun Sugiono belum sepenuhnya tertutup.
Terlebih, keputusan akhir bukan berada di tangan partai-partai koalisi yang menyampaikan dukungan, melainkan Presiden Prabowo sebagai pihak yang berwenang mengusulkan dua nama calon kepada MPR.

Prabowo Wajib Setorkan Dua Nama, MPR Tetapkan 9 Desember
Di tengah ramainya dukungan politik, proses pengisian jabatan wapres mulai memasuki tahapan formal di MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo telah mengirimkan surat resmi kepada lembaganya pada Senin (16/11/2026).
Surat tersebut berisi permohonan perubahan jadwal sidang paripurna pemilihan wapres dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut diperlukan karena Prabowo masih membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai koalisi dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wapres.
"Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember," kata Muzani usai menggelar rapat gabungan bersama semua fraksi MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Permintaan tersebut disepakati dalam rapat gabungan MPR bersama seluruh fraksi. Rabu, 9 Desember 2026, ditetapkan sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih, mengesahkan, sekaligus melantik wapres baru.
MPR juga telah menetapkan batas akhir penyerahan dua nama calon wapres dari Presiden Prabowo pada Rabu, 25 November 2026.
Muzani menegaskan jumlah kandidat yang diajukan harus dua orang, bukan satu nama. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian jabatan wapres apabila terjadi kekosongan.
Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar.
Setelah dua nama diterima, MPR akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan masing-masing calon sebelum dibawa ke sidang paripurna.
Rapat gabungan MPR juga telah menunjuk Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, sebagai Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wakil Presiden.
Habiburokhman mengatakan timnya akan bekerja mulai 25 November hingga 8 Desember 2026.
Pemeriksaan tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kebenaran dokumen persyaratan yang diserahkan para calon.
"Kami tak ingin kerja sekedar formalitas, kami akan proaktif agar mendapat kepastian bahwa semua dokumen yang diserahkan calon benar adanya," kata Habiburokhman.
Musyawarah Mufakat atau Voting?
Selain menentukan jadwal dan tahapan verifikasi, mekanisme pemilihan satu dari dua calon wapres juga menjadi perhatian.
Muzani sebelumnya menyatakan MPR masih mengkaji teknis pelaksanaan pemilihan, termasuk kemungkinan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting).
Menurutnya, teknis pelaksanaan tersebut akan disiapkan oleh panitia ad hoc yang telah dibentuk MPR.
Namun, mekanisme pemilihan sebenarnya telah diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Pasal 140 Ayat (1) mengatur bahwa MPR memilih satu dari dua calon wapres yang diusulkan Presiden dalam sidang paripurna.
Sementara Ayat (2) mengatur calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sidang paripurna ditetapkan sebagai wapres.
Artinya, ketentuan dalam tata tertib MPR secara eksplisit mengatur pemilihan melalui mekanisme suara terbanyak. Meski demikian, MPR masih perlu menjelaskan teknis penyelenggaraan sidang dan mekanisme pelaksanaannya.
Dengan tenggat penyerahan dua nama pada 25 November dan jadwal pemilihan pada 9 Desember 2026, dinamika bursa wapres kini memasuki fase penentuan.
Dukungan terhadap Dasco memang semakin terbuka.
Namun, publik masih harus menunggu keputusan Prabowo mengenai dua nama yang akan diajukan, sebelum MPR menentukan siapa yang bakal menduduki kursi wapres hingga akhir masa jabatan 2029.