RUU Adminduk: Fotokopi KTP Bakal Dilarang, NIK Jadi Identitas Tunggal?

Muhamad Yasir

Selasa, 17 November 2026 | 10:31 WIB
RUU Adminduk: Fotokopi KTP Bakal Dilarang, NIK Jadi Identitas Tunggal?
Ilustrasi KTP (Freepik)
baca 10 detik
  • Komisi II DPR dan pemerintah membahas RUU Adminduk di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
  • RUU tersebut mengusulkan larangan fotokopi KTP, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, serta penghapusan denda.
  • Seluruh usulan perubahan masih dalam tahap pembahasan tingkat I sehingga belum resmi berlaku.

Suara.com - Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) mulai mengarah pada perubahan besar dalam pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.

Sejumlah aturan baru diusulkan, mulai dari larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar KTP, penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, hingga penghapusan denda bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP.

Perubahan tersebut dibahas dalam rapat kerja tingkat I Komisi II DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyebut revisi ini diperlukan untuk memperbaiki berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini masih dihadapi masyarakat.

Salah satu persoalan yang ingin dibenahi adalah kebiasaan penyelenggara pelayanan publik meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan sebagai persyaratan administrasi.

Melalui RUU tersebut, praktik itu diusulkan untuk dilarang dan digantikan dengan sistem verifikasi digital.

Aria mengatakan larangan tersebut harus dibarengi kesiapan infrastruktur teknologi. Sebab, penyelenggara pelayanan publik, termasuk pihak swasta dan pelaku usaha kecil, perlu memiliki perangkat pembaca dokumen kependudukan secara digital.

"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," ujar Aria.

Selain menyederhanakan persyaratan administrasi, revisi UU Adminduk juga mendorong penguatan NIK sebagai Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal untuk berbagai pelayanan publik.

baca juga

Selama ini, masyarakat masih menggunakan sejumlah nomor identitas berbeda, seperti NIK, nomor paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB.

Aria menilai penggunaan berbagai nomor tersebut berpotensi memunculkan duplikasi dan ketidaksinkronan data.

Melalui revisi tersebut, NIK diharapkan menjadi basis identitas yang terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan.

Penerapannya sebenarnya sudah mulai terlihat, antara lain penggunaan NIK 16 digit sebagai pengganti NPWP orang pribadi dan penyamaan nomor SIM dengan NIK.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendukung penguatan NIK sebagai identitas tunggal. Menurutnya, integrasi identitas antarlembaga diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor yang berbeda.

Namun, Tito mengingatkan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh informasi sektoral harus dikumpulkan dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.

Pemerintah mengusulkan agar pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi.
Lembaga yang mengakses data juga wajib menjaga kerahasiaan serta keutuhan informasi dan dilarang menyimpan, memberikan, maupun memperjualbelikannya kepada pihak lain.

IKD atau KTP digital (https://dukcapil.kemendagri.go.id)
IKD atau KTP digital (https://dukcapil.kemendagri.go.id)

Denda Tak Bawa KTP Diusulkan Dihapus

Perubahan lainnya menyangkut sanksi administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Tito mengusulkan agar denda administratif terhadap penduduk yang tidak membawa KTP saat bepergian dihapuskan. Menurutnya, penerapan sanksi harus proporsional dan tidak boleh justru menghambat pemenuhan hak masyarakat.

"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," katanya.

Pemerintah menilai penghapusan denda diperlukan karena kepemilikan IKD masih harus didorong secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat tidak semestinya langsung dibebani sanksi ketika belum sepenuhnya beralih ke identitas digital.

Rekam Medis dan Data Perbankan Tak Wajib Masuk Dukcapil

Di tengah dorongan integrasi data kependudukan, pemerintah juga memberikan batasan terhadap jenis informasi yang wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Tito meminta data sektoral, khususnya rekam medis dan informasi perbankan masyarakat, tidak diwajibkan masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Menurutnya, data balikan dari kementerian maupun lembaga memang diperlukan untuk memperbarui data kependudukan. Namun, informasi yang disampaikan harus dibatasi berdasarkan kewenangan dan tujuan pemanfaatannya.

"Sebagai contoh, rekam medis merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak tepat apabila diwajibkan menjadi data balikan umum dalam sistem di Dukcapil," ujar Tito.

"Sama dengan sistem perbankan juga demikian, untuk menjaga kerahasiaan perbankan. Apabila suatu data sektoral diperlukan untuk tujuan tertentu, akses pemanfaatannya harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang ada," imbuhnya.

Dengan pengaturan tersebut, integrasi NIK diharapkan tidak berubah menjadi pengumpulan seluruh informasi pribadi masyarakat dalam satu sistem.

Data rekam medis dan perbankan tetap berada dalam pengelolaan lembaga yang berwenang, sementara akses untuk kebutuhan tertentu harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima, menyarankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan hal yang mencerahkan bangsa. (Suara.com/Bagaskara)
Ketua Panja RUU Adminduk Aria Bima. (Suara.com/Bagaskara)

Masih Tahap Pembahasan, Belum Berlaku

Meski sejumlah usulan perubahan mulai mengemuka, masyarakat perlu memahami bahwa ketentuan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku.

Hingga Senin (16/11/2026), RUU Adminduk masih berada dalam tahap pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah. Dalam rapat tersebut, pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan bersama Komisi II DPR.

Komisi II DPR juga telah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua Panja RUU Adminduk untuk mengawal pembahasan rancangan regulasi tersebut.

Artinya, berbagai usulan, mulai dari larangan fotokopi KTP, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, hingga penghapusan denda, masih harus dibahas dan disepakati bersama.

Dengan demikian, masyarakat belum bisa menganggap permintaan fotokopi KTP sudah otomatis dilarang atau denda tidak membawa KTP sudah resmi dihapus. Ketentuan tersebut baru dapat diterapkan setelah proses legislasi selesai dan RUU Adminduk disahkan menjadi undang-undang.

Pembaruan aturan ini pada akhirnya bukan sekadar soal digitalisasi dokumen kependudukan.

Tantangan utamanya adalah memastikan integrasi data benar-benar mempermudah pelayanan, melindungi informasi pribadi, serta tidak menghambat masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tolak Relokasi, DPR: Badak Jawa Terbukti Bertahan dari Tsunami Krakatau

Tolak Relokasi, DPR: Badak Jawa Terbukti Bertahan dari Tsunami Krakatau

News | Selasa, 17 November 2026 | 07:52 WIB

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

Skandal Penyadapan Presiden: Dugaan Keterlibatan Aparat hingga Agenda Sidang Etik

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:30 WIB

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

Kursi Wapres Pengganti Gibran: Nama Dasco Menguat, MPR Siapkan Pemilihan 9 Desember

News | Selasa, 17 November 2026 | 05:00 WIB

Terkini

Ketua Gerindra Sulsel Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Cawapres Prabowo

Ketua Gerindra Sulsel Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Cawapres Prabowo

Sulsel | Selasa, 17 November 2026 | 10:27 WIB

Lewat Lagu Dracula, Jennie BLACKPINK Masuk 2 Nominasi Grammy Awards 2027

Lewat Lagu Dracula, Jennie BLACKPINK Masuk 2 Nominasi Grammy Awards 2027

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 10:26 WIB

Sudah Pernah Daftar CPNS, Apakah Perlu Bikin Akun SSCASN Lagi untuk Tahun 2026?

Sudah Pernah Daftar CPNS, Apakah Perlu Bikin Akun SSCASN Lagi untuk Tahun 2026?

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 10:24 WIB

Eks Kantor Buka Identitas Asli Alice Huang, Selingkuhan Jensen Huang

Eks Kantor Buka Identitas Asli Alice Huang, Selingkuhan Jensen Huang

News | Selasa, 17 November 2026 | 10:22 WIB

Sempat Terjun Bebas, IHSG Tiba-tiba 'Mengamuk' di Sesi Pertama!

Sempat Terjun Bebas, IHSG Tiba-tiba 'Mengamuk' di Sesi Pertama!

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 10:21 WIB

Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100 Ribu per Kg, Bawang Merah Ikut Naik

Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp100 Ribu per Kg, Bawang Merah Ikut Naik

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 10:18 WIB

Eks Kepala Unit di Makassar Dijebloskan ke Lapas Gegara 16 Kredit Fiktif

Eks Kepala Unit di Makassar Dijebloskan ke Lapas Gegara 16 Kredit Fiktif

Sulsel | Selasa, 17 November 2026 | 10:17 WIB

Review Buku The Art of War: Seni Membongkar Strategi Musuh Tanpa Bertarung

Review Buku The Art of War: Seni Membongkar Strategi Musuh Tanpa Bertarung

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 10:15 WIB

5 Sabun Cuci Muka Mengandung Glycolic Acid untuk Eksfoliasi Harian Sekaligus Mencerahkan

5 Sabun Cuci Muka Mengandung Glycolic Acid untuk Eksfoliasi Harian Sekaligus Mencerahkan

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 10:07 WIB

Rupiah Dibuka Loyo di Rp18.285, Investor Cenderung Hati-hati ke Indonesia

Rupiah Dibuka Loyo di Rp18.285, Investor Cenderung Hati-hati ke Indonesia

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 10:04 WIB

×