- Komisi II DPR dan pemerintah membahas RUU Adminduk di Jakarta pada Senin (16/11/2026).
- RUU tersebut mengusulkan larangan fotokopi KTP, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, serta penghapusan denda.
- Seluruh usulan perubahan masih dalam tahap pembahasan tingkat I sehingga belum resmi berlaku.
Suara.com - Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) mulai mengarah pada perubahan besar dalam pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.
Sejumlah aturan baru diusulkan, mulai dari larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar KTP, penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal, hingga penghapusan denda bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP.
Perubahan tersebut dibahas dalam rapat kerja tingkat I Komisi II DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyebut revisi ini diperlukan untuk memperbaiki berbagai persoalan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini masih dihadapi masyarakat.
Salah satu persoalan yang ingin dibenahi adalah kebiasaan penyelenggara pelayanan publik meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan sebagai persyaratan administrasi.
Melalui RUU tersebut, praktik itu diusulkan untuk dilarang dan digantikan dengan sistem verifikasi digital.
Aria mengatakan larangan tersebut harus dibarengi kesiapan infrastruktur teknologi. Sebab, penyelenggara pelayanan publik, termasuk pihak swasta dan pelaku usaha kecil, perlu memiliki perangkat pembaca dokumen kependudukan secara digital.
"Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil," ujar Aria.
Selain menyederhanakan persyaratan administrasi, revisi UU Adminduk juga mendorong penguatan NIK sebagai Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal untuk berbagai pelayanan publik.
Selama ini, masyarakat masih menggunakan sejumlah nomor identitas berbeda, seperti NIK, nomor paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB.
Aria menilai penggunaan berbagai nomor tersebut berpotensi memunculkan duplikasi dan ketidaksinkronan data.
Melalui revisi tersebut, NIK diharapkan menjadi basis identitas yang terintegrasi untuk mengakses berbagai layanan.
Penerapannya sebenarnya sudah mulai terlihat, antara lain penggunaan NIK 16 digit sebagai pengganti NPWP orang pribadi dan penyamaan nomor SIM dengan NIK.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mendukung penguatan NIK sebagai identitas tunggal. Menurutnya, integrasi identitas antarlembaga diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor yang berbeda.
Namun, Tito mengingatkan bahwa integrasi data bukan berarti seluruh informasi sektoral harus dikumpulkan dalam satu basis data tanpa batas. Setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas data yang dikelolanya sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah mengusulkan agar pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi.
Lembaga yang mengakses data juga wajib menjaga kerahasiaan serta keutuhan informasi dan dilarang menyimpan, memberikan, maupun memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Denda Tak Bawa KTP Diusulkan Dihapus
Perubahan lainnya menyangkut sanksi administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Tito mengusulkan agar denda administratif terhadap penduduk yang tidak membawa KTP saat bepergian dihapuskan. Menurutnya, penerapan sanksi harus proporsional dan tidak boleh justru menghambat pemenuhan hak masyarakat.
"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," katanya.
Pemerintah menilai penghapusan denda diperlukan karena kepemilikan IKD masih harus didorong secara bertahap. Dengan demikian, masyarakat tidak semestinya langsung dibebani sanksi ketika belum sepenuhnya beralih ke identitas digital.
Rekam Medis dan Data Perbankan Tak Wajib Masuk Dukcapil
Di tengah dorongan integrasi data kependudukan, pemerintah juga memberikan batasan terhadap jenis informasi yang wajib disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Tito meminta data sektoral, khususnya rekam medis dan informasi perbankan masyarakat, tidak diwajibkan masuk ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Menurutnya, data balikan dari kementerian maupun lembaga memang diperlukan untuk memperbarui data kependudukan. Namun, informasi yang disampaikan harus dibatasi berdasarkan kewenangan dan tujuan pemanfaatannya.
"Sebagai contoh, rekam medis merupakan data pribadi yang bersifat spesifik yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak tepat apabila diwajibkan menjadi data balikan umum dalam sistem di Dukcapil," ujar Tito.
"Sama dengan sistem perbankan juga demikian, untuk menjaga kerahasiaan perbankan. Apabila suatu data sektoral diperlukan untuk tujuan tertentu, akses pemanfaatannya harus didasarkan pada kewenangan, tujuan, serta dasar-dasar hukum yang ada," imbuhnya.
Dengan pengaturan tersebut, integrasi NIK diharapkan tidak berubah menjadi pengumpulan seluruh informasi pribadi masyarakat dalam satu sistem.
Data rekam medis dan perbankan tetap berada dalam pengelolaan lembaga yang berwenang, sementara akses untuk kebutuhan tertentu harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Masih Tahap Pembahasan, Belum Berlaku
Meski sejumlah usulan perubahan mulai mengemuka, masyarakat perlu memahami bahwa ketentuan tersebut belum menjadi aturan yang berlaku.
Hingga Senin (16/11/2026), RUU Adminduk masih berada dalam tahap pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah. Dalam rapat tersebut, pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan bersama Komisi II DPR.
Komisi II DPR juga telah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua Panja RUU Adminduk untuk mengawal pembahasan rancangan regulasi tersebut.
Artinya, berbagai usulan, mulai dari larangan fotokopi KTP, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, hingga penghapusan denda, masih harus dibahas dan disepakati bersama.
Dengan demikian, masyarakat belum bisa menganggap permintaan fotokopi KTP sudah otomatis dilarang atau denda tidak membawa KTP sudah resmi dihapus. Ketentuan tersebut baru dapat diterapkan setelah proses legislasi selesai dan RUU Adminduk disahkan menjadi undang-undang.
Pembaruan aturan ini pada akhirnya bukan sekadar soal digitalisasi dokumen kependudukan.
Tantangan utamanya adalah memastikan integrasi data benar-benar mempermudah pelayanan, melindungi informasi pribadi, serta tidak menghambat masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi.