- Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo menyatakan obligasi daerah di Jakarta pada 18 November 2026 berpotensi meningkatkan kapasitas investasi daerah sebesar 20-30 persen.
- Agus H. Widodo menegaskan obligasi daerah harus menciptakan tambahan investasi nyata dan tidak sekadar menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Industri Bank Pembangunan Daerah memiliki total aset sekitar Rp1.100 triliun yang berpotensi mendukung pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema kredit sindikasi.
Suara.com - Obligasi daerah mulai dilirik sebagai salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Instrumen pembiayaan melalui pasar modal ini bahkan dinilai berpotensi meningkatkan kapasitas investasi daerah hingga 20-30 persen.
Namun, penerbitan obligasi daerah tidak boleh sekadar menjadi jalan keluar untuk menambal kekurangan anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD). Pembiayaan tersebut harus mampu menciptakan investasi baru yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Agus H. Widodo mengatakan, kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, sementara kemampuan APBD memiliki batas untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur dan pelayanan publik.
"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Agus yang juga menjabat Direktur Utama Bank Jakarta itu menegaskan, obligasi daerah harus menghasilkan tambahan kapasitas investasi, bukan sekadar menggantikan anggaran yang berkurang.
Ia memberikan gambaran, apabila kemampuan investasi suatu daerah sebelumnya berada pada angka 100, penerbitan obligasi seharusnya mampu meningkatkannya menjadi 120 atau bahkan 130.
Sebaliknya, jika kapasitas investasi daerah merosot menjadi 70 atau 80 akibat tekanan fiskal, obligasi tidak semestinya hanya digunakan untuk menutup selisih kekurangan tersebut.
"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah," jelasnya.
Infrastruktur Air Bersih hingga Transportasi Jadi Sasaran
Menurut Agus, sejumlah proyek infrastruktur produktif memiliki peluang untuk dibiayai melalui obligasi daerah. Di antaranya pembangunan sistem penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, hingga fasilitas pelayanan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menerbitkan surat utang tanpa memperhitungkan kemampuan proyek menghasilkan pendapatan.
Kelayakan ekonomi, sumber pembayaran, biaya operasional, risiko investasi, hingga keterjangkauan tarif bagi masyarakat harus menjadi pertimbangan sejak awal.
"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," tegas Agus.
Dari sisi regulasi, penerbitan obligasi daerah telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.
Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, hingga upaya membangun kepercayaan investor.
Karena itu, Agus mendorong pengembangan obligasi daerah dilakukan secara bertahap dengan memperkuat kepastian hukum, perlindungan investor, dan kualitas proyek yang ditawarkan.
BPD Punya Aset Rp1.100 Triliun, Pembiayaan Rp10 Triliun Bisa Dijajaki
Selain penerbitan obligasi daerah, ASBANDA melihat peluang besar untuk memperluas pembiayaan infrastruktur melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Agus menyebutkan, industri BPD memiliki kekuatan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek pembangunan berskala besar. Berdasarkan data agregat industri yang dipaparkannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun.
Sementara itu, penyaluran kredit tercatat sekitar Rp660 triliun dengan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.
Kapasitas tersebut memungkinkan sejumlah BPD berkolaborasi membiayai satu proyek infrastruktur melalui skema sindikasi. Dengan demikian, kebutuhan pendanaan besar tidak harus ditanggung oleh satu bank saja.
"Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD," ungkapnya.
Agus mencontohkan peluang pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.
Selain itu, pengembangan transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dinilai berpotensi dikaji menggunakan skema pembiayaan bersama.
Menurut Agus, proyek dengan kebutuhan pendanaan sekitar Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi gambaran skala investasi yang berpeluang dijajaki melalui sindikasi BPD.
Meski demikian, angka tersebut masih berupa ilustrasi potensi pembiayaan, bukan komitmen pendanaan yang telah disepakati. Setiap proyek tetap harus melewati studi kelayakan, penilaian arus kas, serta proses persetujuan kredit masing-masing bank.
"Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent," katanya.
Obligasi Daerah dan Sindikasi BPD Bisa Saling Melengkapi
Agus menilai obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD dapat menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam memperluas sumber pendanaan pembangunan.
Pemilihan skema pembiayaan harus disesuaikan dengan karakteristik proyek, kemampuan fiskal pemerintah daerah, serta potensi pendapatan yang dihasilkan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan kewajiban pembayaran dalam jangka panjang. Pasalnya, masa pembiayaan suatu proyek bisa berlangsung lebih lama dibandingkan periode jabatan kepala daerah.
Pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu keberlanjutan proyek maupun kewajiban pemerintah daerah kepada investor.
"Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya," pungkas Agus.