Infografis
blokTuban.com - Tahapan verifikasi administrasi Partai Politik (Parpol) Pemilu 2024 dinilai oleh KPU Jawa Timur rawan sengketa. Oleh sebab itu, devisi hukum dan pengawasan KPU di 38 kabupaten/kota di Jatim harus siap, Jumat (26/8/2022).
Kesiapan tersebut mulai dari menjalankan seluruh tahapan, termasuk pelanggarannya. Mitigasi antisipasi berbagai persoalan dan sengketa dibahas dalam Rakor pada 25 Agustus 2022 kemarin.
Komisioner KPU Jatim Muhammad Arbayanto menjelaskan, divisi hukum memang harus siap menghadapi seluruh tahapan yang mungkin muncul adanya pelanggaran. Seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, serta sengketa baik proses maupun hasil.
