alexametrics

Wabup Lombok Utara jadi Tersangka, Pemda Tunggu Surat Resmi APH

Wabup Lombok Utara jadi Tersangka, Pemda Tunggu Surat Resmi APH

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto

LOMBOKita – Kejaksaan Tinggi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Wakil Bupati Lombok Utara sebagai tersangka pada Perkara dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang IGD dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara dengan kerugian negara mencapai Rp742 juta lebih.

Tercatat sebanyak 5 orang yang ditetapkan tersangka yakni, SH selaku Direktur RSUD KLU, HZ selaku PPK pada RSUD KLU. MR selaku Kuasa PT. Bataraguru (Penyedia), LFH selaku Direktur CV. Indomulya Consultant (Konsultan Pengawas) dan terakhir DKF, selaku Staf Ahli CV. Indo Mulya Consultant.

Terhadap kabar ini, pemerintah daerah mengaku belum menerima surat secara resmi atau tertulis dari aparat penegak hukum (APH) atas penetapan tersangka Wakil Bupati.

Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan Setda Lombok Utara Lalu Gita Bayu Wibawa menyampaikan terkait kabar yang beredar, belum ada surat resmi disampaikan APH kepada pemerintah daerah, pihaknya pun baru mengetahui kabar tersebut dari media dan dari rilis yang beredar.

“Kami baru baca dirilis itu inisial DKF, apakah itu wakil Bupati yang dimaksud kami juga belum tahu pasti karena kami belum menerima surat secara resmi dari kejaksaan,” ujar Lalu Gita Bayu Wibawa.

Terhadap situasi aktifitas pemerintahan saat ini, kata Bayu, masih tetap berjalan secara normal. Tidak ada aktifitas yang terganggu atas kabar yang beredar. Wakil Bupati pun jelasnya tetap bekerja untuk saat ini.

“Aktifitas beliau sebagai kepala daerah tetap berjalan, Bapak Wakil Bupati saat ini sedang di Jakarta menyelesaikan tugas daerah kaitan dengan pembangunan RTG,” ungkapnya.

“Jadi sekali lagi kabar penetapan beliau sebagai tersangka tidak mengganggu tugas-tugas beliau sebagai Wabup. Kami tetap mengagendakan kegiatan-kegiatan beliau sementara ini,” imbuhnya.

Sebagai bawahan, kata Bayu, pihaknya tetap mendukung kepala daerah dalam melaksanakan amanah rakyat saat ini, dan menyiapkan agenda-agenda kegiatan yang akan dijalankan, ditengah bencana covid 19 dan persoalan gempa yang menerpa Lombok Utara pada 2018 lalu masih menyisakan tugas berat bagi kepala daerah, dan pada saat ini kepala daerah pun jelasnya tetap berupaya maksimal dalam menjalankan amanah rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

“Sepulang dari Jakarta juga pak Wabup banyak agenda di daerah yang akan dilaksanakan, dan tetap kami persiapkan,”tuturnya.

“Dirilis itu juga itu inisial saja yang disampaikan, kami belum berani benarkan jika itu pak Wakil Bupati, sementara ini pak Wakil Bupati tetap bekerja,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto yang dihubungi Via Whats App terkait kasus itu belum memberikan keterangan. Saat dimintai tanggapan Danny tidak membalas pesan yang dikirim wartawan. Namun kabarnya pada hari ini Dany akan kembali ke Lombok setelah berada di Jakarta beberapa hari yang lalu.

Terkini