alexametrics

Ratusan Pengembang Perumahan Masih Berutang Fasum Fasos di Kota Makassar

Ratusan Pengembang Perumahan Masih Berutang Fasum Fasos di Kota Makassar

Pengembang perumahan banyak yang belum menunaikan kewajibannya membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) untuk Pemerintah Kota Makassar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Nirman Niswan Mungkasa menyebut ada ratusan pengembang yang masih berutang fasum-fasos.

Salah satu kendala yang dihadapi, kata Nirwan, adalah berkaitan dengan kompensasi lahan kuburan sebesar dua persen. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman disebutkan, pengembang wajib membangun atau mengembangkan kawasan pemakaman baik di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan seluas 2 persen dari keseluruhan luas lahan.

Namun, jika pengembang tidak dapat menyediakan lahan pemakaman umum, pengembang wajib menyerahkan kompensasi berupa uang kepada pemerintah daerah senilai 2 persen dari luas lahan dikalikan dengan NJOP tanah di lokasi setempat yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik pemerintah.

Baca Juga: Ungkap Kasus Pencurian di Balai Kota, Wali Kota Makassar Beri...

“Ada pengembang yang terlambat menyerahkan PSU karena terkait kompensasi lahan makam dua persen itu,” kata Nirwan, Senin, 25 Oktober 2021.

Para pengembang tersebut hendak memakai NJOP yang lama, sedangkan NJOP yang baru sudah naik. Seperti Perumnas misalnya, mereka harus membayar Rp8 miliar, dan itu mereka harus koordinasi ke pusat. 

“Prosesnya lama lagi,” kata dia.

Di samping itu, tidak sedikit sertifikat tanah milik pengembang mengendap di Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahkan ada yang hilang. Hal ini, kata Nirman, cukup menyulitkan dalam proses penataan administrasi.

“Proses penyerahan PSU itu kan ada tiga item. Administrasi yang menyangkut sertifikat, lalu kompensasi, kemudian verifikasi lapangan,” jelasnya.

Sejauh ini, DPKP mencatat ada sekitar 700 pengembang yang perlu ditelurusi terkait penyerahan PSU ke pemerintah kota. Jumlah ini termasuk pengembang-pengembang lama yang sudah bangkrut dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

“Jadi ini datanya kami rapikan lagi karena masih banyak pengembang yang bisa kita kejar. Pengembang yang bangkrut ini kita sudah tidak tahu di mana mereka, perencanaan tapak (siteplan)-nya siapa yang pegang, kan itu harus diidentifikasi bagian mana yang PSU,” urainya.

Terkini