facebook

BPPA Siap Respons Masyarakat dan Mahasiswa Aceh di Perantauan

BPPA Siap Respons Masyarakat dan Mahasiswa Aceh di Perantauan

Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) menyatakan siap melayani dan merespons masyarakat dan mahasiswa Aceh di perantauan.

“Kami siap melayani dan merespons masyarakat Aceh dan mahasiswa Aceh di perantauan jika membutuhkan,” kata Kepala BPPA Almuniza Kamal, S.STP., M.Si., dalam Diskusi Webinar “Peran Badan Penghubung Pemerintah Aceh Terhadap Kualitas Pelayanan Kegiatan Sosial Masyarakat dan Mahasiswa Aceh di Perantauan”, Rabu, 12 Januari 2022.

Almuniza Kamal mengatakan Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengamanahkan kepada BPPA agar menghubungkan antara Pemerintah Aceh dengan pusat, dan masyarakat dengan masyarakat Aceh di perantauan.

“Terus juga menyelamatkan dan merawat aset Aceh yang ada di pulau Jawa, seperti Rumah Singgah di Cipinang, Hotel Kutaraja di Cikini, Mess Aceh, serta asrama mahasiswa Aceh di beberapa lokasi di Pulau Jawa,” katanya.

Ia menyebut Rumah Singgah di Cipinang, Jakarta Timur, diperuntukkan bagi masyarakat Aceh yang kurang mampu saat berobat di Jakarta supaya mereka yang membutuhkan akan lebih mudah untuk berobat.

“Jika mereka juga membutuhkan bantuan untuk pengantaran ke rumah sakit, kita juga akan membantu memfasilitasinya,” kata Almuniza.

Kegiatan sosial lainnya yang dilakukan BPPA yaitu memfasilitasi pemulangan jenazah masyarakat Aceh yang kurang mampu di Jabodetabek dan sekitarnya.

“Selama ini dalam hal pemulangan jenazah masyarakat Aceh kurang mampu kita bekerja sama dengan salah satu yayasan. Kita juga bekerja sama dengan paguyuban-paguyuban masyarakat Aceh yang ada di perantauan,” katanya.

BPPA juga memfasilitasi penjemputan nelayan Aceh yang terdampar di sejumlah negara saat melaut, sesampai mereka di Ibu Kota Jakarta. Hal itu dilakukan sebelum para nelayan dipulangkan ke Aceh.

Peran berikutnya yang dilakukan BPPA, selain melayani penjabat Aceh, pimpinan seperti Gubernur Aceh, juga melakukan database masyarakat Aceh di perantauan melalui website Badan Penghubung Pemerintah Aceh untuk bisa lebih mengetahui keberadaan masyarakat Aceh di luar Aceh.

“Sehingga dengan adanya data tersebut akan lebih mempermudah kita dalam mendata masyarakat Aceh,” katanya.

Bukan hanya database masyarakat Aceh, tim BPPA juga melakukan pendataan bisnis masyarakat Aceh di perantauan. Hal itu juga untuk mendukung bisnis masyarakat Aceh di luar Aceh.

“Dengan demikian jika ada masyarakat Aceh ke luar Aceh akan lebih mudah mengetahui keberadaan lokasi bisnis masyarakat Aceh di sana,” sebutnya.

Namun, katanya, saat ini masih sangat minim dalam pendataannya, dikarenakan dibutuhkan sosialisasi secara langsung. Apalagi sekarang masih masa pandemi Covid-19.

“Mudah-mudahan Covid-19 ini terus mereda, dan kita akan bisa melanjutkan lagi sosialisasi ini,” katanya.

Akademisi, Praktisi Manajemen dan Komunikasi Organisasi, Dr. Hendra Syahputra, M.M., menyambut baik diskusi ini dan mendukung peran yang dilakukan BPPA.

“Apalagi kegiatan yang dilakukan BPPA bukan hanya di ruang lingkup Jakarta saja, tapi pulau Jawa juga. Maka saya bilang ini sangatlah rumit,” katanya.

“Badan penghubung juga harus bisa mengemas pesan baik melalui infrastruktur digital, masyarakat digital dengan membagikan kepada publik,” tambah dia.

Ketua Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta, Wahyu Zia Ulhaq, mengatakan peran BPPA sudah membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa Aceh di perantauan.

“Kita pun membangun komunikasi dengan baik juga. Baik dalam pendidikan, sosial. Semoga ke depan selalu responsif terhadap keadaan mahasiswa dan masyarakat Aceh di perantauan,” katanya.

Ia mengharapkan Pemerintah Aceh selalu konsisten, baik dalam pembangunan asrama, sosial, lainnya.[](ril)

Terkini