Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E membatalkan pengadaan mobil dinas demi menekan angka defisit dan mengutamakan untuk kebutuhan membayar gaji tenaga kontrak.
“Pengadaan mobil dinas wali kota tahun ini kita batalkan, untuk menekan angka defisit, dananya dialihkan untuk membayar gaji tenaga kontrak,” kata Wali Kota Affan Alfian Bintang kepada portalsatu.com, Senin, 24 Januari 2022.
Pengadaan mobil operasional Wali Kota Subulussalam sempat dialokasikan pada tahun anggaran 2022 mengingatkan kondisi mobil saat ini sering mengalami kerusakan dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas kepala daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.
Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, Bintang memerintahkan Bappeda untuk membatalkan pengadaan mobil dinas tersebut. Dananya diperuntukkan untuk honorarium tenaga kontrak di lingkungan SKPK Subulussalam.
Bintang menegaskan, pembatalan ini bukan karena ada desakan dari publik ataupun pihak-pihak tertentu, namun ini dilakukan setelah menimbang kondisi keuangan sedang defisit, maka upaya menekan angka tersebut salah satunya membatalkan pengadaan mobil dinas dan pemangkasan anggaran SKPK.
Tidak hanya pengadaan mobil dinas wali kota saja yang dibatalkan, anggaran di SKPK juga dipangkas untuk menekan angka defisit tahun 2022. Karena itu, Bintang meminta SKPK jangan mengeluh atas pemangkasan anggaran, manfaatkan dana yang ada dalam menjalankan kegiatan di dinas masing-masing.
“SKPK juga jangan mengeluh karena anggarannya dipangkas, saya pengadaan mobil dinas saya batalkan, saya pakai mobil lama, walaupun olinya sering bocor,” ungkap Bintang.
Kepala Bappeda Kota Subulussalam, Mhd Ali Tumangger, S.S.T.P., M.Sc mengatakan Wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang secara tegas meminta pembatalan pengadaan mobil dinas tahun anggaran 2022, setelah memerhatikan perkembangan dinamika terkini.
“Anggaran tersebut dialihkan untuk memenuhi kebutuhan gaji tenaga kontrak dan upaya menekan angka defisit 2022,” kata Altum panggilan akrabnya.
Altum menyebutkan Pemerintah Kota Subulussalam akan berupaya menekan angka defisit walaupun penurunannya tidak begitu signifikan, hal ini dilakukan tahun 2022 termasuk di tahun 2023 mendatang.
“Secara perlahan kita akan teken angka defisit termasuk tahun depan, mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang Covid-19, agar tidak mengganggu keuangan daerah,” sambung Altum.
Meski pemerintah sedang dalam kondisi defisit, Altum memastikan penganggaran di SKPK berdasarkan porsi kebutuhan dinas masing-masing seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 20,05 persen, Dinas Kesehatan 10 persen dan Dinas Syari’at Islam dan Pendidikan Daerah 5 persen.[]
