Infografis
TIMESINDONESIA – Fraksi Nasdem DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara menyesali sikap walkout teman teman Fraksi PKS dan Fraksi GAN saat paripurna, membuat pengesahan APBD Pulau Morotai 2021 molor. Sikap tersebut membuahkan penalti atau sangsi dari Mendagri RI.
Terlambatnya pengesahan APBD 2021 diduga karena belum direstuinya permintaan beberapa Fraksi di DPRD oleh kepala daerah. Karena terjadi perbedaan pandangan dalam memahami hak anggaran atau kebijakan anggaran.
"Kami menghargai sikap politik mereka ketika permintaannya tidak kabulkan kepala daerah. Tetapi, bila teman teman DPRD Fraksi GAN dan PKS ingin menolak APBD 2021 seharusnya itu disampaikan dalam pandangan fraksi, sikap itu lebih elegan dan tidak berujung penalti, bukan walkout atau meninggalkan ruang paripurna," ungkap Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pulau Morotai, Deni Garuda, Kamis (7/1/2021).
