Bantah Al Zaytun Dibangun dari Dana Pemerintahan BJ Habibie, Panji Gumilang bakal Tuntut Mahfud MD

SUARA PEKANBARU - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang singgung ucapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD soal dana dari pemerintahan mantan Presiden RI, BJ Habibie.

Sebelumnya Mahfud MD pernah mengatakan Ponpes Al Zaytun tidak akan dibubarkan. Meski adanya dugaan penistaan agama dari ajaran Panji Gumilang.

Di sela-sela pernyataan tersebut, Mahfud MD menyebutkan Ponpes Al Zaytun didirikan berasal dari bantuan dana Rp1,5 triliun dari pemerintahan BJ Habibie.

Sontak, Panji Gumilang membantah pernyataan Mahfud MD, di Masjid Rahmatan Lil'alamin, Ponpes Al Zaytun, Indramayu, saat isi ceramah sholat Jumat (21/7/2023).

"Ada menteri (Mahfud MD) yang mengatakan waktu berdiri (Al Zaytun), Pak Habibie memberikan dana Rp1,2 triliun," ucap Panji Gumilang.

Secara tegas, Panji Gumilang akan menuntut Mahfud MD kembali terkait persoalan ini yang dianggap sudah omong kosong.

"Syekh akan tuntut omongan itu," kata pimpinan Ponpes Al Zaytun itu.

Panji Gumilang membenarkan BJ Habibie saat menjabat sebagai Presiden RI pernah berkunjung ke Al Zaytun. Namun, tidak berarti akan membantu keuangan untuk mendirikan yayasan tersebut.

"Saudara-saudara, Pak Habibie datang ke sini, satu sen pun tidak memberikan kepada kita Al Zaytun. Catat itu!," tegasnya.

Ternyata Mahfud MD menuduhnya karena berpacu pada saran yang diberikan mantan Menteri Agama ke-17, Abdul Malik Fadjar agar BJ Habibie bantu membiayai pendirian Al Zaytun dianggap hoaks.

"Wahai menteri yang pernah mengatakan, bahwa beliau Pak Presiden Habibie pada waktu datang kemari memberikan dana Rp1,2 triliun atas saran sahabat syekh, Prof Malik Fadjar, yang ketika itu Menteri Agama," paparnya.

"Ketahuilah wahai bangsa Indonesia, itu omong kosong, dan syekh akan menuntut omongan itu," tandasnya.

Kekecewaan Panji Gumilang terhadap Mahfud MD semakin tinggi pasca 256 rekening miliknya dan 33 kartu rekening atas nama instansi dibocorkan dan kini jadi bahan konsumsi publik.(*)