Dugaan pelanggaran proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih pemilu tahun 2024 di temukan Badan pengawas pemilu Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dari catatan bawaslu, sedikitnya telah terjadi pelanggaran sebanyak 374 tempat pemungutan suara (tps0 dari 2.878 TPS yang tersebar di Kabupaten Ponorogo, jawa Timur.
Komisioner bawaslu Ponorogo, Juwaini menuturkan, dalam satu TPS itu, ada yang pelanggarannya hingga dua kali. Terkuaknya dugaan pelanggaran itu, berkat pengawas kelurahan atau desa (PKD) dari Bawaslu Ponorogo yang bekerja dengan sangat ketat. Mereka melakukan pengawasan secara melekat saat proses coklit, yakni mulai tanggal 12 Februari hingga 14 Maret 2023 lalu.
“Total ada 378 pelanggaran dalam 374 TPS itu,” ungkapnya.
Dari 378 pelanggaran, 7 jenis pelanggaran yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlib) antara lain petugas tidak datang kerumah warga secara langsung ada di 9 TPS, petugas pantarlih tidak mencocokan data pemilih ada sebanyak 38 TPS. Pantarlih tidak menempelkan stiker ada sebanyak 63 TPS
Selain itu, petugas pantarlih tidak memasukkan data pemilih baru terjadi di 11 TPS. Pantarlih tidak mencatat keterangan disabilitas ada sebanyak 55 TPS. Kemudian, belum dicoklit namun sudah ditempel stiker ada di 8 TPS. Terakhir pelanggaran lainnya ada 194 TPS. Seperti stiker tidak lengkap, 2 KK jadi 1 stiker, memasukan pemilih di bawah umur, menghapus data pemilih padahal masih terdaftar.
Sementara itu, adanya laporan Bawaslu terkait pelanggaran yang dilakukan petugas Pantarlih sudah di ketahui KPU.
Komisioner KPU Kabupaten Ponorogo Ali Mahfudz dihubungi ponorogo.suara.com, senin (20/3/23) menuturkan, semua rekomendasi dari Bawaslu Ponorogo sudah ditindaklanjuti, baik itu rekomendasi secara tertulis maupun secara lisan.
Ia mengakui bahwa dari ribuan TPS di Kabupaten Ponorogo tidak ada coklit yang sempurna. Sehingga kita membuka ruang untuk dilakukan perbaikan.
“Semua rekomendasi dari Bawaslu Ponorogo sudah kita tindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan,” pungkasnya.
TERPOPULER
