SUARA PONOROGO - Polemik terkait permintaan sumbangan sebesar 500 juta rupiah di SMP Negeri 1 Ponorogo kepada seluruh siswa Angkatan Baru atau kelas 7 untuk membeli komputer, alat musik, dan mobil Inova, menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo.
Untuk menyelesaikan kontroversi ini, Komisi D DPRD Ponorogo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama kepala dinas Pendidikan dan beberapa staf Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Pamuji, menekankan bahwa rapat ini dilakukan dalam upaya mencari solusi terbaik bersama kepala dinas, dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di Ponorogo.
Kepada ponorogo.suara.com, Selasa (3/10/23), Pamuji menjelaskan bahwa terkait surat edaran sumbangan yang viral di Masyarakat, pihak sekolah tidak dapat disalahkan mengingat Undang-Undang Pendidikan memperbolehkan sekolah untuk meminta sumbangan, asalkan tidak memberatkan siswa dan orang tua.
“terkait nominal sumbangan, kepala dinas Pendidikan telah memberikan informasi bahwa akan melakukan kajian ulang”. Ungkapnya
Pamuji menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan bupati bersama kepala dinas dan kepala sekolah untuk meninjau ulang jumlah sumbangan yang diminta oleh sekolah.
Sementara itu, Kepala dinas Pendidikan, Nurhadi, mengungkapkan bahwa keputusan akan diambil setelah adanya kesepakatan dalam diskusi nanti.
"Kita akan melihat perkembangan. Sementara yang sudah membayar, silakan anggaran bisa dipakai untuk apa saja, namun yang belum membayar sementara tidak perlu harus membayar. Biar menunggu ada kepastian sumbangan yang akan diberikan seperti apa," katanya.
Seperti yang diketahui, SMP Negeri 1 Ponorogo mendadak viral setelah mengeluarkan surat edaran dari komite sekolah yang berisi permintaan sumbangan untuk keperluan pembelian mobil inova, alat musik dan seperangkat alat musik dengan total nilai mencapai 500 juta rupiah kepada wali murid kelas 7.
Dari angka tersebut, setiap siswa menerima surat edaran permintaan sumbangan sebesar 1,5 Juta Rupiah
Polemik ini menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah setempat, yang kini berupaya mencari solusi yang adil dan transparan dalam penyelesaian masalah ini.
Rasa keadilan terhadap siswa dan orang tua siswa pun menjadi prioritas utama dalam pembahasan ini.
TERPOPULER
