PURWASUKA - Klaim Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memberikan dana sebesar Rp1 triliun untuk PWNU Jabar menuai polemik. Bahkan hal ini menjadi sorotan DPRD Jabar.
Menyoal 'Kesra Jabar Gate' ini, Anggota DPRD Jabar Ihsanudin meminta Ridwan Kamil agar lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu. Bahkan, harus disertai dengan data-data yang valid sehingga tidak menjadi polemik di kemudian hari.
“Ini soal penyampaiannya statmen telah membantu Rp1 triliun itu dihadapan pengurus PWNU yang saat itu sedang melakukan musykerwil dan penyampaian itu tidak dilampirkan dengan data-data yang akurat,” ujarnya melansir dari JabarNews.com, Rabu (28/12/2022).
Ihsanudi menerangkan, saat pihak PWNU Jabar meminta klarifikasi Ridwan Kamil yang datang hanya Biro Yansos. Adapun data-data yang disampaikan yakni dari 14 Kabupaten/Kota, yang faktanya hanya membantu madrasah dan pesantren NU.
“Sementara ‘kan PWNU Jabar atasnama institusi tidak tahu keakuratannya, apakah betul itu sekolah atau pesantren NU. Kalau tidak ‘kan merasa dirugikan atasnama bendera NU-nya,” katanya.
Menurut Ihsanudin, PWNU Jabar hanya menerima sekitar 2,4 miliar per tahun dari dana hibah. Terkait, dana Rp1 triliun, dia menduga bahwa Ridwan Kamil hanya menyampaikan citra yang baik bagi dirinya karena sedang memimpin.
“Cuman, harus tabayyun karena pak RK yang bilang begitu, bertanggung jawab menyampaikan klarifikasi,” ucapnya.
Di sisi lain, Ihsanudin menyampaikan, pernyataan Ridwan Kamil itu bisa menjadi temuan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jika bantuan yang dimaksud tersebut masuk ke kantong oknum NU.
“Saya nggak tahu ya, kalau misalkan diberikan cuma-cuma misalnya ke person orang NU, ya itu pasti temuan, gratifikasi. Kalau itu dilaksanakan secara benar sesuai prosedur, administrasinya baik, ya tidak akan jadi temuan,” ujarnya.
Baca Juga: Menperin Akan Tetapkan Mobil Listrik yang Layak Dapat Insentif
Meski begitu, Ihsanudin menuturkan bahwa Gubernur punya visi, salah satunya adalah memperbaiki sarana pendidikan. Visi ini, lanjut Ihsanudin, dibarengi dengan anggaran hibah untuk memperbaiki sekolah, institusi pesantren.
“Emang itu program pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Cuman yang saya sayangkan pak Gubernur memberikan stetmen di depan umum tapi tidak dibarengi dengan data yang akurat,” pungkasnya.
