REGIONAL:
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kembali menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia atas pencapaian akuntabilitas pelaporan keuangan tahun 2022.
Penghargaan tersebut sejalan dengan capaian Pemerintah Kabupaten Serang dalam Pemberian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Bupati Serang saat Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
"Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada Kementerian Keuangan dan BPK RI serta kepada seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Serang. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan," kata Tatu dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Tatu, ini merupakan penghargaan kedua kali yang diterima dari Kementerian Kauangan RI terkait capaian opini WTP minimal 10 kali berturut-turut dari BPK RI.
"Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Serang untuk terus menyuguhkan laporan keuangan yang lebih baik lagi," tambahnya.
Selain itu, kata Tatu, pelaporan keuangan bukan hanya soal akuntabilitas dan transparansi. Namun, penggunaan anggaran harus efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Selama lebih dari dua tahun, kami berada di bawah tekanan ekonomi yang sangat besar akibat Covid-19. Dan di tengah pandemi, kami terus bekerja keras untuk mempertahankan kinerja kami,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencontohkan, tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan sertifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.
Di pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari 89,7 persen tahun lalu, atau ada 500 pemerintah daerah yang menerima WTP, sedangkan di tingkat pusat, Sri Mulyani mengatakan 83 dari 87 kementerian dan lembaga menerima WTP.
"Mengukir prestasi pada tantangan tertinggi, itu pencapaian yang luar biasa. Saya berharap tidak hanya dari status opini WTP. Tapi yang sangat penting bagaimana APBN dan APBD bisa benar-benar bermanfaat," ujarnya.
Namun, dia menekankan bahwa peraih penghargaan tidak boleh berpuas diri dan terlena. Karena tantangan masa depan Indonesia tidak mudah bagi dunia keuangan pusat dan daerah.
Anggaran negara (APBN), menurutnya, harus tetap menjadi pemelihara bangsa dan negara, yang memiliki fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi.
"Terus jaga keuangan negara, APBN, APBD untuk menjadi instrumen, agar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat," tutupnya.
(Antara)
TERPOPULER
