Suara.Serang.com - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2012. Hal ini bertujuan untuk menepis anggapan KPK soal pemeriksaan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengarah politik.
“Penegak hukum harus dan wajib segera memprosesnya, agar terjadi demokrasi sehat,” kata Hari dalam keterangannya, Sabtu, 9 September.
Hari menilai upaya pemeriksaan Muhaimin Iskandar beberapa hari lalu adalah bentuk upaya hukum dari lembaga antirasuah tersebut. Terlebih pemanggilan yang kepada Muhaimin Iskandar seminggu sebelum waktu pemeriksaan.
“Jika menilik tanggal pemanggilan, minimal surat sampai ke tangan terperiksa apalagi saksi itu seminggu sebelum waktu pemeriksaan,” ucapnya
“Kita tidak boleh berspekulasi kalau KPK berpolitik dalam melakukan pemeriksaan terhadap Cak Imin,” sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/9/2023). Usai diperiksa, Cak Imin sudah memberikan semua keterangan yang ia ketahui soal kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2012.
"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012.
Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, sistem proteksi yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK," kata Cak Imin saat menyampaikan keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.
Cak Imin merasa sudah membantu dengan memberikan semua keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Ia menyampaikan keterangan yang sekiranya pernah diketahui dan didengar olehnya.
"Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu semua yang saya pernah dengar dan insyaAllah yang semuanya saya ingat yang saya tahu sudah saya jelaskan," jelasnya.
