Suara Sumatera - Ide atau wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 yang berimbas pada perpanjangan masa periode Joko Widodo atau Jokowi dinilai sebagai hasrat politik firaun.
Hal ini disampaikan Politisi PDIP, Masinton Pasaribu saat di YouTube Total Politik. Dia mengungkapkan jika dalam bernegara, masyarakat telah diatur dengan konstitusi. Karena itu, kepatuhan konstitusi menjadi pegangan bernegara.
"Sehingga jika masih ingin melanggengkan dengan menabrak kostitusi ya, jadi semacam hasrat firaun-firaun politik yang ingin melanggengkan kekuasaan," ujar Masinton dalam diskusi tersebut.
Dia pun menekankan jika Indonesia harus tutup buku dengan wacana Jokowi tiga periode tersebut.
"Kita harus tutup buku,. Kita gak bisa (melanggar), haru konsistenlah," ujarnya dengan nada geram.
Ide Jokowi tiga periode jelas jauh dari amanat dan ide reformasi dan demokrasi. Pada reformasi tahun 1998, salah satu amanat yang diperjuangkan ialah membatasi masa jabatan eksekutif, terutama Presiden dan Wakil Presiden.
"Semangat reformasi ialah membatasi periodesasi masa kekuasaan atau jabatan eksekutif," terang ia.
Hal tersebut karena eksekutif diberi kewenangan anggaran. "Karena eksekutif diberi anggaran yang sangat besar. Diberi kewenangan yang sangat besar, mulai dari Presiden, Gubernur, Wali Kota dan Kabupaten," sambung ia.
Karena itu, jika ide memperpanjang masa jabatan eksekutif, maka dipastikan di tingkatan daerah juga akan mengikuti.
"Berarti nanti boleh, Gubernur mau perpanjang masa jabatan, Wali Kota hingga bupati," ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan hasrat memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode jelas-jelas menjadi cerminan hasrat firaun politik saat ini.
"Perpanjangan masa jabatan presiden juga nanti berimbas ke daerah. Seharusnya yang diperpanjang masa jabatan ialah legislatif. Contoh itu, di Amerika Serikat," sambung ia.
Pembahasan masa jabatan ini, menyikapi ide yang disebut berasal dari Projo yang menggaungkan Jokowi tiga periode.
TERPOPULER
