SuaraSumedang.id – Pemerintah mendapatkan pukulan telak, setelah mendapat serangan dari seorang Hacker Bjorka. Kejadian ini membuat suasana gaduh warganet Indonesia.
Diketahui Bjorka menjual data yang telah diretas dari Kementerian Kominfo, data itu berisikan registrasi SIM CARD sehingga data publik yang berhubungan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ikut terjual.
Setelah itu, Bjorka kembali mengulangi aksinya, namun kali ini data yang diambil merupakan data dari Presiden Republik Indonesia (RI) Jokowi.
Berdasarkan informasi dari BreachForum, Jumat (9/9/2022) merupakan perkumpulan dari para hacker yang melakukan transaksi data yang telah diretas.
Adapun isi dari data tersebut merupakan data komunikasi antar pemerintahan milik Jokowi, sejak periode pemerintahan 2019-2021. Dilansir denpasar.suara.com Sabtu (10/9/2022).
Dokumen kepresidenan yang bersifat sangat rahasia sekaligus sebagai rahasia negara, sontak saja publik dibuat terkejut dan heboh dengan aksi Bjorka.
Sebab, ini menjadi ancaman nyata perihal privasi dan keamanan data digital di tanah air. Perihal penjualan data milik Jokowi itu disampaikan oleh akun twitter @Darktracer.
Sebelumnya, Bjorka lewat situs breached.to memberikan pesan kepada pemerintahan Indonesia “My Message to Indonesian Government” begitu bunyi pesan tersebut. Bahkan dia juga membagikan tangkapan layar sebuah berita.
Ini terkait ucapan Dirjen Aptika Kementerian Semuel Abrijani Pangerapan yang meminta untuk tidak menyerang situs milik negara karena merugikan masyarakat.
Baca Juga: Cegah Tulang Keropos hingga Jaga Kesehatan Tubuh dengan Konsumsi Sawi Putih
Ini menyusul data registrasi SIM Card yang bocor. Pun komentar Menteri Kominfo Johnny Plate yang menyir Bjorka bahwa tindakan yang dilakukan itu melanggar undang-undang.
Di mana hacker Bjorka diketahui mengabarkan bahwa 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang bocor dan dijual dengan harga USD 50 ribu atau Rp 745,6 juta.
Dia juga membagikan contoh data NIK dan nomor ponsel yang dibobol hacker. Tujuannya untuk mengingatkan pemerintah agar memperketat keamanan data digital.
Demikian, niatnya bertepuk sebelah tangan hingga akhirnya Bjorka meminta Kementerian Kominfo berhenti menjadi idiot.