SuaraBandungBarat.id - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melakukan penelusuran terkait kebocoran data Penyenggara System Elektronik (PSE) di Kementrian dan Lembaga.
Menindaklanjuti informasi tersebut BSSN saat ini telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait dugaan kebocoran data tersebut.
Dalam keterangannya, "BSSN telah melakukan koordinasi dengan setiap PSE yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk dengan PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, Sabtu (10/9/2022).
Bahkan, saat ini BSSN tengah melakukan upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber sebagai langkah untuk mecegah resiko yang lebih besar. kata Ariandi
"BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut," jelasnya.
Selain itu, Ariandi menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri mengenai dugaan kebocoran data ini untuk langkah hukum lebih lanjut.
"BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum, antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum," jelasnya.
Lebih lanjut, Ariandi menegaskan bahwa keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Dia mengatakan bahwa BSSN akan memberikan dukungan teknis untuk memastikan keamanan data.
"BSSN memberikan dukungan teknis dan meminta seluruh PSE untuk memastikan keamanan Sistem Elektronik di lingkungan masing-masing sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa 'Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara handal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya'," jelasnya.
Baca Juga: Ditunggu Tanggung Jawabnya soal Kebocoran Data, Ini Beda Tugas Kominfo dan BSSN
Diketahui, warganet kembali ramai membahas isu data negara yang dibobol peretas (hacker) hingga datanya diposting di sebuah forum internet.
Kali ini hacker mengklaim telah mempunyai surat-surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kabar ini ramai dibahas di Twitter. Salah satu akun Twitter memposting tangkapan layar (screenshot) dari sebuah forum internet.
Diketahui isi screenshot tersebut, ditampilkan akun bernama Bjorka yang mengklaim mempunyai surat dan dokumen untuk presiden dalam periode 2019-2021.
Akun itu mengklaim dokumen yang dibobolnya itu termasuk koleksi surat-surat dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang berlabel rahasia.
Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden telah bocor.
Dia menyatakan kabar dokumen BIN dibobol hingga diposting di forum internet tersebut sebagai kabar bohong (hoax).
"Hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran," kata Wawan, Jumat (9/9).
"Apalagi jika itu surat atau dokumen ke Presiden, selalu dilakukan melalui kripto (sandi), dan kripto setiap saat diubah. Jadi dokumen BIN ke Presiden tidak bocor," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan tak ada surat atau dokumen negara terkait yang bocor di dunia maya.
"Nanti pihak Sekretariat Negara akan menyampaikan. Tidak ada isi surat-surat yang bocor," kata Heru saat dihubungi di Jakarta, dilansir Antara, Sabtu (10/9).
Sumber : Suara.com
