SuaraBandungBarat.id- Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan melakukan penyegaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung Barat dengan melakukan rotasi mutasi dan mengisi jabatan yang kosong dalam beberapa waktu terakhir.
“Pengisian seluruh jabatan ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang objektif sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki disamping sebagai hak prerogatif saya sebagai bupati untuk dalam menentukan keputusan dan kebijakan ini,” kata Hengky, Selasa (13/12/2022).
Ia menambahkan, pada pelantikan kali ini dilakukan pengisian terhadap dua Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang telah kosong selama beberapa waktu dan dilakukan melalui mekanisme mutasi/rotasi antar JPTP yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Serta satu JPTP yang telah diduduki selama lima tahun dan berdasarkan hasil uji kompetensi maka yang bersangkutan diperpanjang pada jabatan yang sama,” katanya.
Hengky menyebut, rotasi dan mutasi tersebut dilakukan sebagai upaya pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas serta pelayanan publik.
“Oleh karena itu, saya berharap berbagai pelayanan kepada masyarakat dapat bisa lebih optimal dan lebih gercep, sehingga tidak ada lagi keluhan yang disampaikan kepada saya baik secara langsung maupun melalui komentar-komentar pedas yang dilontarkan melalui media sosial pribadi saya ataupun pemerintah daerah,” katanya.
Ia menegaskan, para pejabat yang baru saja dilantik harus dapat merealisasikan program secara maksimal dan menunjukan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
“Sehingga berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah daerah dapat terus meningkat seiring dengan terealisasinya berbagai program yang sesuai dengan harapan,” katanya.
Hengky berharap, agar para pejabat dan seluruh ASN dapat meningkatkan integritas dalam menjalankan segala kewajibannya, sehingga ditahun depan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022.
“Tentu kita berupaya bersama-sama mewujudkan Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030 demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” tuturnya. (*)
