Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut merespons kasus anak pejabat pajak dan dugaan kepemilikan harta tidak wajar pegawai pajak.
Megawati pun minta Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembersihan terhadap Kementerian Keuangan alias Kemenkeu.
Megawati mengatakan bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak merasakan manfaat dari membayar pajak, bukannya malah jatuh ke tangan para pejabatnya.
“Mengutip konstitusi, buat saya itu berharga banget, setiap warga negara mempunyai hak, tidak laki-perempuan, tidak miskin-kaya, punya hak yang sama kalau benar mau,” ujar Megawati kepada wartawan, Kamis 2 Maret 2023.
“Saya sih mintanya terjadi pembersihanlah, buat Republik ini,” lanjutnya.
Kemudian Megawati turut merasa prihatin atas perilaku pejabat negara saat ini.
“Saya melihat sendiri, di kalangan birokrat itu gimana, untuk apa Indonesia merdeka kalau rakyatnya sendiri, birokratnya sendiri, sudahlah,” katanya.
Lalu, ia juga mendukung langkah Sri Mulyani dalam mengatasi permasalahan yang ada di kementeriannya.
“Saya 100 persen mendukung beliau, Bu Sri Mulyani, mengenai masalah yang sangat memalukan di bidang keuangan, di bidang pajak,” tuturnya.
Baca Juga: 5 Fakta Rafael Alun Diperiksa KPK 8,5 Jam, Akui Lelah Setelah Pemeriksaan Hartanya Rp 56 Miliar
Diketahui kasus anak pejabat pajak dimulai dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo kepada anak petinggi GP Ansor, David.
Mario Dandy yang merupakan putra dari pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo membuat insiden ini semakin diperbincangkan oleh masyarakat.
Kemudian penemuan jumlah harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang berjumlah Rp56 miliar membuat publik merasa geram terhadap Kementerian Keuangan.
Kasus ini semakin melebar setelah ucapan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan kalau PPATK sudah mendeteksi keanehan dalam harta kekayaan Rafael Alun sejak 2012.
Disisi lain, saat ini Rafael Alun Trisambodo masih menjalani pemeriksaan di KPK, sedangkan Mario Dandy telah berstatus sebagai tersangka utama dalam kasus penganiayaan David.
