Suara.com - Pengelolaan air oleh swasta merugikan masyarakat dan juga negara. Demikian hasil penelitian Public Services International (PSI) yang berpusat di Prancis. PSI melaporkan bahwa pengelolaan air oleh swasta di Negara-negara dunia banyak mengalami kegagalan. Privatisasi air hanya menyebabkan penduduk membayar lebih mahal sebagaimana yang terjadi di Senegal dan Bolovia.
“Sistem ini malah menyebabkan kenaikan air lebih cepat daripada inflasi, kurangnya transparansi dan menimbulkan banyaknya korupsi dalam sektor ini. Hal ini dikarenakan perusahaan swasta hanya berorientasi mencari keuntungan semata tanpa melihat persoalan yang lebih mendasar yaitu terjangkaunya air bagi seluruh masyarakat, utamanya masyarakat miskin,” kata Dr. Jasper Goss, penasihat Perserikatan Bangsa-bangsa, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Jumat (18/4/2014).
Ia sendiri meragukan swasta mau berinvestasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin karena investasi yang dibutuhkan mahal dan tidak menguntungkan.
Jasper Goss menceritakan bahwa privatisasi air terjadi atas desakan Bank Dunia dan IMF sebagai konsekuensi dari diberikannya pinjaman. Menurutnya ini suatu kebodohan. Akibat hal ini Negara harus kehilangan asset, pelayanan publik semakin mahal dan Negara kehilangan pendapatan dari perusahaan yang diprivatisasi.
Kata Jasper, saat ini privatisasi sudah banyak ditinggal di baik oleh negara negara-negara maju dan pelayanan publik. Jasper Goss menyampaikan bahwa pengembalian pengelolaan air kepada pemerintah (remunispalisasi) menjadi solusi yang sudah dilakukan oleh lebih dari 81 negara.
