Suara.com - Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Komite Privatisasi belum tahu rencana penjualan Bank Tabungan Negara kepada Bank Mandiri. Hatta justru merasa kaget ketika membaca di sosial media sudah banyak komentar yang menolak penjualan BTN kepada Bank Mandiri. Menurut dia, Kantor Menko Perekonomian sama sekali belum pernah membahas rencana penjualan Bank Tabungan Negara kepada Bank Mandiri.
“Saya tidak pernah dapat laporan, saya tidak tahu, saya juga baru tahu dari media, tidak pernah ada pembahasan. Untuk privatisasi, Menko Perekonomian sebagai ketua komite privatisasi, misalkan kalau ada yang mau IPO atau pelepasan saham itu kan melalui rapat koordinasi, kita bahas dulu, ada Menteri Keuangan, ada menteri teknisnya, ada menteri BUMN-nya ada menkonya, rapat para pemegang saham baru kemudian naik ke Komite Privatisasi, sampai saat ini belum ada pembahasan,” kata Hatta usai menandatangani perjanjian kerja sama antara Bank Indonesia, Kantor Menko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri dalam mengatasi inflasi di Gedung Bank Indonesia, Senin (21/4/2014).
Kemarin, sekitar 1.000 orang karyawan PT Bank Tabungan Negara yang tergabung dalam Serikat Pekerja BTN melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana Pemerintah yang akan mengalihkan saham perusahaan itu kepada PT Bank Mandiri.
Pengunjuk rasa mengenakan seragam berwarna hitam dan mengenakan ikat kepala bertuliskan “Tolak Akuisisi BTN”. Ketua SP BTN Satya Wijayantara dalam orasinya mengatakan, seluruh karyawan BTN siap menolak akuisisi BTN.
“Tolak Akuisisi BTN, kembalikan BTN pada rakyat. Karena BTN milik rakyat,” ucap Satya.
Sementara mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, tidak benar dan tidak ada alasan kalau BTN diambilalih Bank Mandiri. Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan PT Bank Mandiri Tbk siap mengambilalih saham PT Bank Tabungan Negara Tbk yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei 2014.
“BTN selanjutnya dijadikan sebagai anak usaha yang khusus menangani penyediaan rumah bagi masyarakat,” kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Kantor PT ReIndo (Persero), Jakarta, Kamis (17/4/2014).
Namun menurut Dahlan, pola pengambialihan pelepasan saham BTN sebesar 60,14 persen masih belum diputuskan karena harus melalui serangkaian kajian.
