Suara.com - Menteri Luar Negeri YM Fumio Kishida sempat mempertanyakan masalah pelarangan ekspor mineral mentah yang diberlakukan Indonesia sesuai dengan Undang-undang Mineral dan Batu bara (Minerba) nomor 4 tahun 2009, kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diutarakannya saat berkunjung ke Kantor Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/8/2014).
Alih-alih mendapat angin segar, Jokowi malah menyatakan kalau UU ini sudah sesuai dengan konstitusi UUD 1945 yang menjadi dasar negara, yaitu kekayaan alam Indonesia harus diutamakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
Dia juga menyatakan kebijakan itu harus dipertahankan.
"Tapi kalau mau bicara teknis kita tidak masalah, tapi pegangan kita adalah UU Minerba dan konstitusi kita yang mengamanatkan bahwa kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya mereka harus untung dan kita juga untung," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta.
Presiden terpilih ini mengungkapkan, masalah UU Minerba terkait juga dengan kerjasama dengan Jepang. Menurutnya, masalah ini nantinya juga masuk dalam salah satu pembahasannya ketika dia dilantik nanti.
"Ya tentu setelah pelantikan. Belum bicara, hanya makronya saja. Iya itu minta dibicarakan secara teknis," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintahan Jepang mengaku keberatan dengan adanya pelarangan ekspor bahan mentah tersebut.
Bahkan, Jepang berencana melaporkan pemerintah Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO).
Dengan pemberlakuan aturan tersebut, Jepang mengaku bakal mematikan industri baja lantaran bahan bakunya berasal dari Indonesia.
