Suara.com - Pemerintah akan berupaya untuk menempatkan wakilnya di jajaran manajemen PT Freeport Indonesia. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Saleh Abdurrahman mengatakan, rencana itu akan masuk dalam pembahasan Nota Kesepahaman atau MoU kedua antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
“Syarat agar pemerintah bisa menempatkan wakilnya di jajaran manajemen minimal harus punya saham 30 persen. Tahun ini rencananya Freeport akan melepas saham sebesar 10 persen lagi. Jadi, total saham pemerintah di Freeport sekitar 19 persen. Dengan menempatkan wakil di manajemen maka pemerintah akan lebih mudah menata industri migas,” kata Saleh kepada suara.com melalui sambungan telepon, Senin (26/1/2015).
Saleh mengatakan, PT Freeport Indonesia merupakan Penanamam Moda Asing yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perekonomian di Papua dan juga Indonesia. Karena itu, menempatkan wakil di jajaran manajemen akan memberikan dampak positif.
Sebelumnya, Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk memperpanjang pembahasan amandemen kontrak hingga enam bulan ke depan. Pemerintah bersama Freeport akan menyusun poin-poin kesepakatan baru di luar yang lama. Ada fokus-fokus tambahan dalam MoU yang baru ini, salah satunya adalah memperbesar pembagian keuntungan Freeport untuk Papua.
TERPOPULER
