Pemerintah Ancam Cabut Izin Ekspor PT Freeport

Suara.com - PT Freeport Indonesia masih belum juga menentukan lokasi pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter). Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM R Sukhyar menegaskan, pihaknya meminta perusahaan asal Amerika Serikat tersebut segera membangun smelter di Papua.

"Kita tidak mau tahu. Pokoknya Freeport harus bangun smelter di Papua," tegas Sukhyar, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Sukhyar mengungkapkan, Freeport mewacanakan pembangunan smelternya ada di Gresik. Namun, kata dia, Gresik sudah memiliki infrastruktur yang baik, sementara di Papua masih belum terbangun baik.

"Di Gresik infrastrukturnya sudah tersedia. Kalau mau dibangun di Gresik silakan, tapi harus selesai 2017. Sementara di Papua harus dibangun juga, produksi Freeport selama ini kan di Papua, lebih baik dibangun di sana, agar ekonomi masyarakat di sana lebih maju," ungkapnya.

Sukhyar menjelaskan, hingga saat ini, smelter yang dijanjikan dibangun di Gresik, Jawa Timur belum juga teralisasi.
Padahal, pemerintah bersedia mengeluarkan izin ekspor kepada Freeport Indonesia karena melihat kesungguhannya membangun pabrik smelter, salah satu bentuknya dengan memberikan uang jaminan 115 juta dolar Amerika.

Sukhyar mengatakan, progres pembangunan smelter Freeport terus tetap dihitung. Bila dalam 6 bulan perkembangannya belum 60%, maka izin ekspor Freeport bisa dicabut.

"SPE (Surat Persetujuan Ekspor) tersebut ada syaratnya. Bila progres pembangunan smelter Freeport belum 60%, maka izin ekspornya bisa dicabut," katanya.

Selain itu, Dia menuturkan, batas waktu 6 bulan progres pembangunan smelter Freeport harus 60% atau jatuh tempo di Januari 2015 mendatang.

"Masalahnya, lokasi smelter Freeport saja belum punya. Mereka bilang di Gresik itu kan daerah luas, titiknya di mana, tidak hanya itu FS (feasebility study), basic engineering juga belum,"pungkasnya.