Distribusi Pakai Kartu Sakti, Pengamat: Sulit Diterapkan

Suara.com - Setelah menaikkan harga elpiji 3 kilogram, pemerintah juga berencana membenahi pemberian subsidi elpiji 3 kilogram dengan pola distribusi tertutup. Namun, hal ini dinilai tidak akan berjalan efektif dan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakan rencana pemerintah dengan melakukan distribusi gas elpiji 3 kilogram dengan pola tertutup akan sulit diterapkan. Pasalnya, pemerintah harus mendata siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan dan menggunakan elpiji 3 kilogram tersebut.

"Melakukan distribusi tertutup atas elpiji 3 kilogram sangat sulit dilaksanakan dan hanya akan menyulitkan masyarakat saja. Pemerintah harus mendata siapa saja yang berhak mendapatkan gas bersubsidi tersebut. Selain itu juga akan memakan anggaran lebih besar. Dan ini berpeluang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat," katanya saat dihubungi suara.com, Jumat (10/4/2015).

Menurutnya untuk menerapkan distribusi langsung bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Hal itu terbukti dari gagalnya pemerintah sebelumnya yang ingin menerapkan distribusi langsung BBM bersubsidi.

Sofyano juga menilai distribusi langsung juga akan menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi tersebut.

"Distribusi langsung dan atau distribusi tertutup akan menyinggung rasa keadilan bagi golongan masyarakat tertentu yang tidak diberi subsidi oleh pemerintah," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mengkaji subsidi langsung berupa ‘Kartu Sakti’ khusus membeli gas elpiji 3 kilogram.

Pemerintah tengah mengkaji skema pemberian subsidi langsung elpiji 3 kilogram. Dalam skema ini, masyarakat golongan miskin akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera yang di dalamnya sudah berisikan saldo Rp42 ribu hingga Rp45 ribu untuk membeli gas elpiji 3 kilogram. Nantinya, masyarakat golongan tersebut jika membeli gas elpiji 3 kilogram akan mendapat potongan atau diskon sehingga harganya tetap akan murah. Jumlah itulah yang disebut subsidi langsung kepada masyarakat golongan miskin.