Suara.com - Presiden Joko Widodo mematok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 sebesar Rp2.121,3 triliun. Sementara belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun.
Jokowi menyebutkan nilai belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 780,4 triliun dan belanja Non-Kementerian/Lembaga sebesar Rp 558,7 triliun. Sementara alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 782,2 triliun.
"Total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp 1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 2,0 triliun," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian RAPBN 2016, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (14/8/2015).
Sementara asumsi makro yang dicanangkan dalam RAPBN 2016, pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,5%, laju inflasi 4,7%, nilai tukar rupiah Rp 13.400 perdollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5%, harga minyak mentah Indonesia 60 dollar AS/barrel, sertaproduksi minyak dan gas bumi mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari.
Di 2016, Jokowi juga menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.848,1 triliun. "Ini naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015," kata Jokowi.
Pidato Presiden Jokowi ini terbilang singkat dibanding pidato RAPBN sebelumnya di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
