Suara.com - Sembilan fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (2016) antara Badan Anggaran dengan pemerintah. Namun, fraksi Gerindra menyatakan menolak untuk melanjutkan pembahasan tersebut.
Wilgo Zainar anggota Banggar dari fraksi Gerindra menjelaskan, penolakan tersebut dilakukan karena Fraksi Gerindra tidak setuju dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp39 triliun. Dia juga meminta agar PMN untuk BUMN tersebut dihapuskan.
"Kita punya pandangan yang berbeda. Hari ini kita akan menyampaikan kepada pemerintah kalau kita menolak. Ngapain kita mendanai BUMN dari anggaran negara. Kan dana itu bisa dialihkan ke sektor lain," kata Wilgo saat ditemui usai rapat kerja dengan pemerintah di gedung DPR RI, Kamis (29/10/2015).
Selain itu, Wilgo juga menilai bahwa empat materi panja yang akan dibahas dengan pemerintah belum sesuai dan tidak pro rakyat.
"Empat materi itu kami belum setuju, karena belum pas dan kalau dilihat belum pro rakyat. Kan dana-dana tersebut bisa di alihkan untuk dana desa," tegasnya.
Dia pun mengakui bahwa, fraksi Gerindra kalah suara dengan sembilan fraksi lainnya yang sudah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan dengan pemerintah. Tapi hal tersebut, tidak akan mengubah keputusan fraksi Gerindra.
Bahkan, lanjut dia, dengan adanya kejadian ini, jika nantinya ada masalah dengan RAPBN 2016, fraksi Gerindra tidak akan bertenggungjawab.
"Silahkan kalau mau disetujui. Tapi ini jadi catatan kedepannya, kalau ada masalah kami tidak akan bertanggungjawab dengan APBN 2016," tegasnya.
