Suara.com - Pengusaha sekaligus Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Suryani SF Motik, menyarankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN). BUMN, dalam merealisasikan programnya diminta untuk bekerja sama dengan Swasta.
Menurut Suryani, BUMN dapat membagi tugasnya dengan swasta dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan yang membutuhkan modal besar, seperti pembangunan infrastruktur.
"Penahanan PMN itu tidak masalah. Kalau memang bisa dilakukan sebagian oleh swasta, ya kenapa tidak. BUMN bisa mengurangi areanya, dan membagi dengan swasta," kata Suryani di Gado-Gado Boplo Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/10/2015).
Suryani menambahkan, tugas BUMN bukan hanya membuat perusahaan kaya, tetapi memberikan benefit (keuntungan) bagi masyarakat. Pada prinsipnya, BUMN dalam representasinya dimiliki oleh rakyat.
"Kompetisi di satu sisi adalah hal yang baik, tetapi efisiensi bisa jadi diragukan," tutup Suryani.
Senada dengan Suryani, Staf Khusus Menteri Keuangan, Arif Budimanta, mengatakan, penundaan pembahasan PMN dalam postur APBN 2016 adalah hal yang normal. Bisa jadi, beberapa hal seperti memperhitungkan aspek daya beli masyarakat, dan kepedulian penanganan bencana alam, menjadi bahan pertimbangan.
"Itu tidak menjadi masalah, karena ada alasan yang dupertimbangkan," kata Arif.
TERPOPULER
