Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan memangkas anggaran Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar perekonomian di Indonesia tetap stabil.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengaku, pemotongan anggaran tersebut tidak akan menghambat target 23 persen porsi pengembangan EBT hingga 2025 mendatang.
"Kaitannya dengan pencapaian, tidak ada kaitannya dengan APBN, dan sebuah tenaga untuk jaga iklim investasi agar para investor mau tanamkan uang di sini dan bauran energi bisa tercapai. Jadi ini dua hal yang berbeda," kata Rida dalam Diskusi Energi Kita di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (21/8/2016).
Ia pun mengakui bahwa hingga saat ini porsi pengembangan EBT di Indonesia baru sekitar 11 persen. Namun, pihaknya mengaku pemerintah akan terus mengejar target porsi EBT sebesar 12 persen atau 36 Giga Watt hingga 2025.
Pembangunan pembangkit berbasis energi baru terbarukan juga akan ditawarkan kepada investor, agar realisasi capaian 23 persen dari total 35 ribu Megawatt bisa tercapai di 2025.
"Lagi kami otak-atik. Artinya, dalam 10 tahun yang harus kami tambahkan, ya itu dan yes itu, suatu ambisi yang luar biasa. Dan sekali lagi EBT bukan urusan ESDM saja karena energi adalah driver pembangunan. Kami sih masih optmistis," ujar Rida.
