Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, meminta kepada pegawai di Kementeriannya untuk tidak bekerja di kantor dan hanya mengurus Surat Pertanggungjawaban.
Pasalnya, Kementerian PUPR pernah ditegur oleh Presiden Jokowi, saat Jokowi menyinggung soal rezim SPJ (surat pertanggungjawaban).
Karena itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk berada di lapangan, bukan sibuk mengurusi SPJ di dalam ruangan. Selain Kementerian PUPR, Basuki membeberkan, tiga kementerian lain yang akan direform oleh Kementerian Keuangan adalah sektor pendidikan, kesehatan dan agama.
"Saya minta PU dievaluasi oleh Menkeu. Jangan lagi kita disibukkan dengan hal-hal administratif. Jangan sibuk ngisi-ngisi administrasi. Orang PU ngga boleh hanya mengawasi, harus ke lapangan dulu. Harus bener-bener di lapangan dari dasar, supaya tau persis apa yang harus dilakukan," kata Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (23/11/2016).
Sebagai kementerian yang diberi amanah untuk 'membelanjakan uang negara', Basuki meminta Kementerian PUPR memiliki daya juang yang berbeda dari zaman sebelumnya, dan membelanjakan uang negara dengan baik.
"Kita harus punya daya juang yang lebih dari dulu-dulu. Dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengurangi disparitas, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur masih sangat diutamakan. PUPR diberikan amanah terbesar untuk membangun infrastruktur. Kita diminta membelanjakan uang dengan baik," katanya.
Ia pun menegaskan, agar jajarannya dalam menghadapi tantangan global harus mengedepankan inovasi, konsistensi dan militansi.
Basuki memerintahkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR, untuk bisa menghasilkan sumber daya yang memiliki 3 poin tersebut.
"Saya ingin BPSDM menghasilkan orang-orang PU yang memiliki daya inovasi, konsistensi dan militansi," ungkapnya.
Baca Juga: Ahok Sudah Siap Ditahan
