Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini 5,1 Persen

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2017) pemerintahan Presiden Joko Widodo mematok pertumbuhan ekonomi tahun 2017 berada di level 5,1 persen.

Dalam arti, asumsi tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum pertumbuhan di dalam negeri, sekaligus tetap mencermati kondisi perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku optimis dengan asumsi angka pertumbuhan tersebut bahkan bisa lebih tinggi. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang dinilai bisa menggairahkan perekonomian nasional.

Hal tersebut diungkapkan Darmin Dalam acara Mandiri Investment Forum yang dihari 600 investor dari 24 negara di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).

"Kami yakin bisa tumbuh 5,2 - 5,4 persen tahun ini. Pemerinta telah menerbitkan banyak paket kebijakan dengan tujuan untuk memperbaiki daya saing dan menciptakan satu lingkungan agar para investor dalam proyek infrastruktur bisa mendapatkan keuntungan. Hal ini pun memberikan suatu kepastian bagi para investor," katanya.

Darmin mengatakan, dalam mempercepat implementasi kebijakan telah dibentuk Satgas yang bertugas mengkomunikasikan kepada publik, mempercepat penyelesaian aturan, menganalisa dampak paket kebijakan.

"‎Jadi apabila ada pertanyaan soal investasi di Indonesia jangan ragu hubungi Satgas yang berada di bawah kantor Kemenko Perekonomian," ujarnya.

Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah juga saat ini tengah berusaha untuk mengendalikan laju inflasi agar tetap stabil yakni diangka 3 hingga 5 persen.

"Inflasi tak luput dari perhatian kami juga. Sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain itu, pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia dan efisiensi biaya logistik yang selama ini menjadi masalah bisa terselesaikan.

"Sehingga dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Karena selama ini masih ada gap antar daerah kendalanya infrastruktur itu tadi," kata Darmin.