Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghitung kebutuhan rumah di Indonesia bertambah 800 ribu unit setiap tahunnya saat ini.
Tingginya kebutuhan tanpa adanya upaya pemenuhan akan memperparah angka kekurangan rumah atau backlog.
"Belum lagi ada sekitar tiga juta rumah di Indonesia yang tidak laik huni. Kalau tidak segera diatasi maka backlog akan terus meningkat kedepannya," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Untuk mengatasi kebutuhan rumah serta menciptakan rumah yang laik tinggal, pemerintah telah memasukan persoalan tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN.
"Dalam RPJMN ini telah disusun strategi untuk menghadapi tantangan perumahan, di mana untuk mengatasi masalah backlog maka Presiden Jokowi telah menyelenggarakan program sejuta rumah," katanya.
Ia berharap dengan adanya program ini masyarakat bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Pasalnya, dalam program sejuta rumah tedapat fasilitas yang dapat diterima masyarakat, seperti subsidi harga rumah dan pembebasan pajak nilai untuk rumah susun sederhana milik maupun tapak.
"Jadi backlog bisa semakin dikurangi bukaan malah bertambah setiap tahunnya. Masyarakat di Indonesia bisa hidup layak jadinya," ujar Lana.
