Pembangunan Infrastruktur Untuk Kurangi Kesenjangan Wilayah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara Seminar Nasional dengan tema “Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi” di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin, (17/7).

Tantangan lainnya yang perlu diatasi melalui pembangunan infrastruktur adalah urbanisasi yang tinggi, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi , serta daya saing nasional masih belum kuat.

Tantangan berikutnya soal pendanaan pembangunan infrastruktur jalan, perumahan, sumber daya air, energi, listrik, telekomunikasi, transportasi darat, transportasi laut, dan kereta api selama 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp 4.796 triliun. Dari jumlah tersebut rencana sumber pembiayaan pemerintah melalui APBN dan APBD sebesar Rp 1.978,6 triliun (41 persen), namun selama 3 tahun terakhir (2015-2017) baru dapat dipenuhi Rp 960,7 triliun. Sebagian besar lainnya melalui pembiayaan dari BUMN dan swasta termasuk skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sebagai ilustrasi untuk tahun 2017, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur adalah Rp 387 triliun dimana Kementerian PUPR mendapatkan amanah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp 104 triliun, selebihnya dianggarkan di beberapa kementerian lainnya. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, Indonesia mampu meningkatkan daya saing infrastruktur global yang tercermin dari peringkat indeks daya saing global untuk Indonesia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) yang terus naik dari peringkat 82 (Tahun 2014), 72 (Tahun 2015), 62 (Tahun 2016) dan 60 (Tahun 2017).

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Kementerian PUPR berupaya mengoptimalkan alokasi anggaran pada proyek pembangunan infrastruktur guna mendorong pusat-pusat pertumbuhan wilayah (growth center). Pembangunan infrastruktur difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang telah ditetapkan sebagai basis perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR secara terpadu untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah. "Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kami menyusun prioritasisasi program pada 35 WPS tersebut," tambah Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (18/7/2017).

Salah satunya adalah menggenjot pembangunan daerah pinggiran dan perbatasan melalui pembangunan jalan paralel perbatasan untuk mendukung perekonomian masyarakat di beranda depan negara. Saat ini pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste yang dilakukan bersama-sama dengan Zeni TNI sepanjang 176 Km dengan 27 buah jembatan yang di kenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur yang ditargetkan rampung tahun 2019.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 kilometer yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat, menurut Menteri Basuki, pengerjaannya sudah hampir selesai. Pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak 2015 itu hingga awal 2017 telah mencapai 1.582 kilometer dan ditargetkan 2019 selesai.

Menurut Basuki, masuknya sentuhan pembangunan di perbatasan juga akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat keamanan dan pertahanan negara, disamping meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Selain Kalimantan dan NTT, Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga tengah menggenjot pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua dan Trans Papua yang memiliki panjang 4.330 kilometer. Pembangunan yang saat ini telah mencapai 89 persen itu ditargetkan seluruhnya tersambung pada 2018.

Selain jalan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Ketujuh PLBN yang sudah selesai yakni PLBN Entikong, Badau, Aruk (di Kalimantan Barat), Motaain, Matamasin, Wini (di NTT) dan terakhir Skouw (Papua).

Infrastruktur PUPR Sudah Dirasakan Manfaatnya

Sementara itu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan IV Rizal Djalil mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur diprioritaskan untuk 5 sektor infrastruktur prioritas (energi, transportasi, jalan dan jembatan, air, dan perumahan), dimana 3 diantaranya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sehingga wajar bila dari porsi pembiayaan APBN dan APBD (sekitar 41 persen), alokasi terbesar berada di Kementerian PUPR.

“Kementerian PUPR selama ini mampu memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah dan menyerap anggaran yang dipercayakan. Selain itu proyek-proyek yang telah tuntas memberikan manfaat yang nyata bagi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,”tegas Rizal Djalil.

Rizal menilai postur anggaran tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi. Dengan menyediakan infrastruktur dasar seperti bidang sumber daya air, dapat berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, sama halnya pembangunan bidang sanitasi dan permukiman. "Pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan dan jembatan dapat menurunkan harga logistik, ini merupakan salah satu implementasi dari pemerataan," tambah Rizal.

Sementara Ekonom UGM A. Tony Prasetiantono mengungkapkan bahwa rekomendasi para ekonom dunia, idealnya belanja infrastruktur suatu negara sekurang-kurangnya adalah 5 persen terhadap GDP. "Saat ini GDP Indonesia sebesar Rp 12.500 triliun, artinya 5 persennya adalah Rp 600 triliun per tahun. Alokasi APBN 2017 untuk infrastruktur adalah sebesar Rp 387 triliun sehingga masih membutuhkan sekitar Rp 213 triliun kekurangan dananya untuk mencapai porsi 5 persen tersebut," tambah Tony.

Tony menilai angka tersebut (Rp 387 triliun) sudah cukup baik, dibandingkan era sebelumnya, namun masih kurang apabila mengacu pada benchmark India sebesar 5 persen atau China sebesar 10 persen terhadap GDPnya.