REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengaku merasakan waktu tiga tahun pemerintahannya berlalu begitu cepat. Sebab selama itu dia mengklaim bekerja tak kenal waktu.
"Kalau orang bilang cepat banget, sangat cepat sekali, apalagi kita apa, terbawa arus kerja, yang apa ya, yang nggak kenal waktu semuanya, tahu-tahu sudah tiga tahun," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/10/2017).
Ritme kerja Presiden Jokowi memang begitu padat dengan sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk meninjau langsung proyek-proyek infrastruktur di samping untuk memastikan sejumlah program kerja berjalan dan diterapkan sesuai target dan sasaran.
Dalam tiga tahun, Presiden juga merasakan mulai melihat sejumlah proyek infrastruktur mulai mendekati rampung bahkan keseluruhan program dalam tiga tahun pemerintahannya ia yakini sudah akan mencapai 60 persen atau dua pertiga dari target.
"Ya kalau melihat, kalau melihat sisi kayak infrastruktur, itu ya sudah mendekati ke-60 (persen) nanti akan kelihatan ya akhir tahun ini berapa jalan yang sudah selesai atau paling kelihatan sekali ya tahun depan akan kelihatan sekali," kata mantan Gubernur DKI tersebut.
Di tahun ini sebagai tahun percepatan, Presiden mengatakan proses yang telah berjalan sejatinya untuk mengubah paradigma pembangunan yang semula cenderung Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.
Ia mencontohkan proyek infrastruktur yang tersebar banyak di berbagai daerah, misalnya di Kalimantan ada 24 proyek infrastruktur, di Sulawesi ada 27, kemudian di Maluku dan Papua ada sekitar 13 proyek baik berupa bendungan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan berbagai proyek lain.
Jokowi meyakini proyek-proyek itu baru akan terlihat dan dirasakan hasilnya terutama pada tahun depan yang sekaligus berarti pemerataan pembangunan mulai terjadi.
"Kelihatan sekali tahun depan, artinya pemerataan pembangunan akan mulai kelihatan, mungkin tahun depan ya 80 persen," katanya.
Hambatan yang paling dirasakan menurut dia masih seputar persoalan di lapangan termasuk masalah pembebasan lahan meskipun tidak sebanyak pada tahun pertama.
"Kedua terlalu banyaknya regulasi, terlalu banyak peraturan, entah UU, entah PP, entah Perpres, entah Permen, entah Perda, entah Pergub, entah Perwali, entah Perbupati itu yang ruwet sehingga birokrasi kita tidak bisa bergerak cepat," katanya.
Peraturan itu dinilainya ada yang tumpah tindih dan lain-lain, padahal pada intinya Presiden ingin agar regulasi justru bisa mempercepat dan mempermudah orang untuk melakukan sesuatu, cepat memutuskan, dan cepat bertindak.
"Karena perubahan global kan cepat sekali. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan seperti itu gara-gara peraturan yang kita buat sendiri kan lucu sekali," kata Presiden. (Antara)
TERPOPULER
